NusantaraMerdeka.id – Anggaran BGN kembali menjadi sorotan setelah pemerintah menetapkan alokasi Rp240,2 triliun dalam RAPBN 2027. Nilai tersebut menjadikan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai kementerian/lembaga dengan anggaran terbesar, meski kemampuan realisasi belanja BGN pada tahun-tahun sebelumnya masih menjadi perhatian.
Besarnya alokasi tersebut berkaitan dengan pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditargetkan menjangkau sekitar 60,6 juta hingga 72,1 juta penerima manfaat pada 2027.
Anggaran BGN 2027 Mencapai Rp240,2 Triliun
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan anggaran BGN dalam RAPBN 2027 sebesar Rp240,2 triliun. Angka itu lebih rendah dibandingkan alokasi BGN dalam APBN 2026 yang mencapai Rp268 triliun.
Meski turun sekitar Rp27,8 triliun dari alokasi 2026, BGN tetap menjadi K/L dengan anggaran terbesar dalam RAPBN 2027. Posisi tersebut berada di atas Kementerian Pertahanan yang mendapat Rp189 triliun dan Kepolisian RI sebesar Rp139,2 triliun.
Setelah itu, Kementerian Pekerjaan Umum memperoleh Rp114,59 triliun dan Kementerian Kesehatan Rp102,12 triliun. Besarnya alokasi BGN menunjukkan besarnya porsi anggaran yang disiapkan pemerintah untuk program yang berada di bawah lembaga tersebut.
Realisasi Belanja BGN 2025 dan 2026 Jadi Perhatian
Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menyoroti kemampuan realisasi belanja BGN yang disebut masih berada di bawah pagu anggaran. Pada 2025, realisasi belanja BGN mencapai Rp51,59 triliun atau sekitar 72,66 persen dari pagu.
Untuk 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran BGN sebesar Rp268 triliun. Namun, outlook realisasinya diproyeksikan sekitar Rp214 triliun atau 74,83 persen dari alokasi tersebut.
Dengan demikian, terdapat selisih sekitar Rp54 triliun antara alokasi dan proyeksi realisasi anggaran BGN pada 2026. Perbedaan ini menjadi relevan ketika pemerintah kembali menyiapkan anggaran BGN dalam jumlah besar untuk tahun berikutnya.
BGN Tetap Jadi K/L dengan Anggaran Terbesar
Selain BGN, sejumlah K/L lain juga memperoleh alokasi besar dalam RAPBN 2027. Kementerian Agama mendapat Rp87,7 triliun, Kementerian Sosial Rp84,7 triliun, dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Rp65,17 triliun.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendapat Rp61,10 triliun, sedangkan Kementerian Keuangan memperoleh Rp49,8 triliun. Jika dibandingkan dengan alokasi tersebut, anggaran BGN tetap memiliki jarak yang cukup besar.
Anggaran BGN juga menjadi bagian dari total anggaran fungsi pendidikan yang mencapai Rp820,9 triliun dalam RAPBN 2027. Alokasi Rp240,2 triliun tersebut dipastikan pemerintah sebagai angka BGN yang benar untuk RAPBN 2027, setelah sebelumnya muncul angka Rp480 triliun dalam salah satu bagian dokumen anggaran.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan perbedaan angka tersebut akan diperiksa dan dikoreksi. “Rp240 triliun yang betul. Saya nggak tahu mungkin ada salah ketik di mana, saya cek ya. Saya cek, tapi angkanya yang betul Rp240 triliun,” kata Purbaya di Gedung DPR, Kamis (20/8/2026).
