nusantaramerdeka.id — Pemerintah resmi memberlakukan kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di seluruh Indonesia setiap hari Jumat mulai 1 April 2026. Langkah berani ini diambil sebagai respons cepat terhadap lonjakan harga minyak mentah dunia yang menyentuh angka US$115 per barel akibat konflik di Selat Hormuz.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan kebijakan ini merupakan instruksi langsung untuk menekan konsumsi BBM nasional demi menyelamatkan APBN 2026. Dalam Sidang Kabinet Paripurna 13 Maret 2026, Presiden mengingatkan bahwa pola kerja fleksibel terbukti efektif menghemat energi secara signifikan sebagaimana pengalaman masa pandemi lalu.
Efisiensi Anggaran dan Penghematan Energi
Mendagri Tito Karnavian memperkuat arahan tersebut dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 800.1.5/3349/SJ pada 31 Maret 2026 tentang Transformasi Budaya Kerja ASN. Kebijakan ini ditargetkan mampu menghemat subsidi BBM hingga Rp15 triliun per tahun serta mengurangi nilai impor nasional hingga angka Rp100 triliun.
“Kita pastikan ASN benar-benar melaksanakan WFH. Ponsel mereka diminta untuk selalu aktif sehingga lokasi keberadaannya dapat diketahui melalui fitur geolocation,” tegas Tito Karnavian dalam pernyataannya di Jakarta, Selasa (31/3/2026).
Sanksi Tegas dan Pengawasan Ketat
Pemerintah tidak main-main dalam pengawasan karena ASN yang kedapatan tidak merespons pimpinan dalam waktu 5 menit saat jam kerja akan dikenakan evaluasi kinerja. Fitur geolocation pada sistem informasi kepegawaian wajib aktif guna memastikan abdi negara tetap berada di domisili masing-masing selama menjalankan tugas kedinasan.
Meskipun berlaku nasional, sejumlah posisi vital seperti tenaga kesehatan, keamanan, dan layanan perizinan tetap wajib bekerja dari kantor atau Work From Office (WFO). Pemerintah daerah juga diberikan ruang adaptasi, seperti Jawa Timur yang memilih hari Rabu guna menghindari fenomena libur panjang yang justru bisa meningkatkan konsumsi BBM. ***
