nusantaramerdeka.id — Sekitar 50.000 karyawan divisi semikonduktor Samsung Electronics bersiap melancarkan mogok massal selama 18 hari mulai Kamis, 21 Mei 2026, di Korea Selatan setelah negosiasi upah dan bonus menemui jalan buntu. Langkah berani puluhan ribu pekerja ini dipicu oleh akumulasi kekecewaan mendalam atas ketimpangan pembagian bonus hasil lonjakan keuntungan teknologi kecerdasan buatan (AI) global.
Aksi industrial berskala raksasa ini menjadi pembuktian runtuhnya doktrin anti-serikat pekerja yang sempat dipertahankan selama puluhan tahun oleh dinasti konglomerat tersebut. Sejarah mencatat pendiri Samsung, Lee Byung-chul, pernah bersumpah tidak akan mengizinkan adanya serikat pekerja di perusahaannya sampai ia dikubur. Ketegangan struktural yang tersimpan lama ini kini meledak di era modern saat buruh menuntut hak yang setara atas keuntungan perusahaan.
Sengketa ini bukan sekadar masalah nominal bonus konvensional, melainkan perlawanan terbuka terhadap budaya korporat masa lalu yang represif terhadap hak pekerja. Pengadilan Seoul pada 2019 bahkan sempat memenjarakan mantan Chairman Lee Sang-hoon karena terbukti mengarahkan kampanye ilegal sistematis untuk menekan pengorganisasian serikat buruh. Meskipun Chairman Lee Jae-yong telah mencabut kebijakan anti-serikat tersebut secara resmi pada tahun 2020, sisa-sisa feodalisme korporat dinilai masih kental.
Ketua Serikat Pekerja Samsung Electronics, Choi Seung-ho, menegaskan kesiapan para pekerja untuk mengambil langkah hukum demi memperjuangkan keadilan distribusi kesejahteraan. “Kami bersedia berdiskusi setelah 7 Juni. Kami berniat menggunakan hak yang dijamin konstitusi,” ujar Choi Seung-ho kepada kantor berita Yonhap pada Jumat, 15 Mei 2026. Serikat pekerja menuntut alokasi 15 persen dari laba operasional untuk bonus performa kerja dan penghapusan batas atas pembayaran insentif.
Manajemen Samsung berupaya meredam gejolak dengan menawarkan alokasi bonus sebesar 10 persen dari laba operasional, namun tetap menolak menghapus batas maksimal pembayaran. Ketidakpuasan internal semakin meruncing karena manajemen mengusulkan pekerja divisi chip memori menerima bonus hingga 607 persen dari gaji tahunan, sementara pekerja chip logika hanya mendapat 50 hingga 100 persen. Padahal seluruh elemen pekerja merasa memiliki kontribusi yang sama besar dalam pengembangan ekosistem komponen teknologi digital teranyar.
Pemerintah Korea Selatan kini berada dalam posisi dilematis karena perpecahan ini berpotensi melumpuhkan perekonomian nasional secara instan. Perdana Menteri Korea Selatan, Kim Min-seok, menyatakan bahwa penghentian operasi selama satu hari saja di pabrik semikonduktor Samsung Electronics diperkirakan dapat menimbulkan kerugian langsung hingga 1 triliun won. Sinyal bahaya ini memaksa jajaran eksekutif tertinggi perusahaan meminta maaf secara terbuka guna mengantisipasi sentimen negatif pasar saham.
Ketakutan akan kelangkaan pasokan komponen memori canggih DRAM dan NAND global membuat Pengadilan Distrik Suwon mengeluarkan putusan darurat pada Senin, 18 Mei 2026. Pengadilan memerintahkan agar jumlah pekerja fasilitas keamanan tetap dipertahankan pada level normal dan melarang serikat pekerja mengambil alih fasilitas vital perusahaan. Presiden Korea Selatan, Lee Jae-myung, turut menyerukan pesan penyeimbang melalui akun X resminya pada Senin, 18 Mei 2026. “Tenaga kerja harus dihormati sama besarnya dengan bisnis, dan hak manajemen perusahaan juga harus dihormati sama besarnya dengan hak-hak pekerja,” tulisnya.
Jika mogok massal karyawan Samsung ini tetap berjalan, industri perakitan elektronik di Indonesia dipastikan akan menghadapi perpanjangan waktu impor komponen dan lonjakan biaya produksi yang signifikan. Langkah arbitrase darurat dari pemerintah pusat kini menjadi pilihan terakhir untuk mencegah kerugian masif yang diperkirakan bisa mencapai angka 43 triliun won. Solidaritas kaum pekerja Samsung kali ini menjadi bukti nyata bahwa kejayaan kapitalistik tidak lagi bisa dibangun di atas pembatasan hak-hak berserikat. ***
