nusantaramerdeka.id — Majalah ekonomi terkemuka asal London, The Economist, menerbitkan laporan investigasi internasional yang menyebut gaya kepemimpinan ekonomi Presiden Prabowo Subianto tengah membahayakan stabilitas makroekonomi dan konsolidasi demokrasi di Indonesia pada pertengahan Mei 2026.
Media internasional tersebut menyoroti keputusan berani pencopotan Sri Mulyani Indrawati dari kursi Menteri Keuangan sebagai sinyal runtuhnya benteng disiplin anggaran yang telah dijaga ketat selama dua dekade terakhir. Kebijakan belanja populis dinilai mulai melampaui kapasitas pendapatan negara.
Laporan investigasi ini memaparkan analisis tajam yang menyamakan gaya sentralisasi kontrol elite Prabowo dengan Presiden Sukarno, namun di sisi lain, penguatan instrumen militer di ruang sipil membangkitkan memori kelam era Soeharto. Penilaian ini menjadi tamparan keras bagi narasi stabilitas nasional.
“Debt service ratio kita yang mencapai 47 persen dari penerimaan negara merupakan salah satu yang tertinggi di kawasan Asia. Masalah fiskal ini berpotensi bertransformasi menjadi tekanan moneter serius,” ujar Dosen Ekonomi FEB Universitas Paramadina Wijayanto Samirin saat mengonfirmasi data tersebut, Senin (18/5/2026).
Indikator krisis kepercayaan pasar modal tercermin dari anjloknya rasio penawaran (bid coverage ratio) Surat Berharga Negara dari empat kali lipat menjadi hanya tinggal 1,3 kali di awal tahun. Investor asing terus menarik modal akibat risiko pembengkakan defisit.
The Economist mengestimasi alokasi dana untuk program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih menyedot anggaran hingga Rp320 triliun, atau setara 10 persen dari total pendapatan negara tahun ini. Angka fantastis ini memaksa APBN menghadapi risiko defisit hingga empat persen dari PDB.
“Bapak Presiden sangat terbuka terhadap setiap kritik dan masukan. Beliau selalu menekankan bahwa kita harus berani berpendapat sekaligus berani mendengarkan pendapat orang lain,” tegas Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman merespons tensi politik yang meninggi di Jakarta.
Hingga saat ini pihak Istana belum mengeluarkan rilis resmi untuk membantah tudingan pelemahan independensi Bank Indonesia dan sentralisasi BUMN di bawah super-holding Danantara. Di pasar spot global, nilai tukar rupiah dilaporkan telah merosot hingga 11 persen terhadap dolar AS. ***
