NusantaraMerdeka.id — Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PAN Primus Yustisio mendesak Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo untuk mengundurkan diri dari jabatannya dalam Rapat Kerja di Gedung DPR Jakarta pada Senin, 18 Mei 2026. Langkah berani ini diambil parlemen setelah nilai tukar rupiah keok ke level Rp17.600 per dolar AS dan memicu krisis kepercayaan terhadap bank sentral.
Kegagalan total BI dalam mempertahankan mata uang Garuda sesuai target APBN sebesar Rp16.500 per dolar AS memicu kemarahan lintas fraksi. Kurs nasional kini berada di titik terendah sepanjang sejarah republik berdiri.
Parlemen menilai intervensi pasar yang dilakukan BI sejauh ini tidak bernyali dan gagal total menahan gempuran eksternal. Kredibilitas bank sentral dipertanyakan karena seluruh amunisi moneter terbukti mandul.
“Pak Perry yang saya hormati, kadang kalau kita ambil tindakan gentleman, itu bukan penghinaan. Saya berikan contoh, mungkin saatnya sekarang bapak mengundurkan diri,” ujar Primus Yustisio dengan nada tinggi di hadapan Dewan Gubernur BI, Senin (18/5/2026).
DPR melihat ada ketidakberesan besar karena ekonomi tumbuh 5,61 persen namun mata uang justru hancur lebur. Kondisi ini menjadi anomali fatal yang menguras daya beli rakyat akibat lonjakan harga barang impor.
Sentimen pasar modal dalam negeri ikut rontok hingga minus 20 persen sejak pecahnya konflik bersenjata di Timur Tengah. Negara lain sudah bangkit dari tekanan global, sementara Indonesia masih terkapar di zona merah.
Kondisi miris ini bahkan melahirkan sinisme publik yang sangat memukul harga diri bangsa di media sosial. Fenomena kepasrahan ekonomi ini mengemuka langsung di ruang sidang parlemen.
“Bahkan muncul ejekan kalau Rp17.845 per US$, maka Indonesia merdeka, katanya,” tutur anggota Komisi XI DPR Fraksi PDIP Harris Turino saat mencecar jajaran BI, Senin (18/5/2026).
Kritik tajam mengalir karena BI terus membakar cadangan devisa tanpa hasil yang jelas bagi penguatan kurs. Cadangan devisa nasional sudah jebol dari US$156,5 miliar menjadi US$146,2 miliar hanya dalam empat bulan.
DPR menuntut reformasi total pada sektor moneter dan keterbukaan penuh mengenai kondisi keuangan internal bank sentral. Kebijakan pro-stability yang digaungkan Perry Warjiyo dianggap hanya menjadi tameng pembelaan diri.
Negara tidak boleh kalah oleh tekanan global dan ketidakpastian geopolitik luar negeri. Kedaulatan nilai tukar rupiah harus direbut kembali demi menyelamatkan industri domestik dari kehancuran total.
