nusantaramerdeka.id — Ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur mengepung Kantor Gubernur di Samarinda hari ini, Selasa, 21 April 2026.
Aksi besar-besaran ini menuntut audit total atas kebijakan Gubernur Rudy Mas’ud yang dinilai boros, mulai dari pengadaan mobil dinas senilai Rp 8,5 miliar hingga rencana pembangunan rumah jabatan Rp 25 miliar.
Massa bergerak dari Islamic Center menuju DPRD Kaltim dengan pengawalan ketat aparat. Mereka membawa mosi tidak percaya terhadap tata kelola pemerintahan yang dianggap sarat praktik kolusi dan nepotisme.
Sorot Hubungan Darah Gubernur dan Ketua DPRD
Salah satu poin krusial yang memicu kemarahan massa adalah posisi Ketua DPRD Kaltim yang dijabat oleh saudara kandung Gubernur. Kondisi ini dinilai mematikan fungsi pengawasan legislatif terhadap eksekutif secara independen.
Masyarakat mendesak agar DPRD kembali pada khitahnya dan tidak menjadi sekadar stempel bagi kebijakan keluarga. Audit menyeluruh menjadi harga mati dalam tuntutan yang disuarakan oleh puluhan organisasi tersebut.
“Apalagi kita tahu Ketua DPRD itu saudara kandung gubernur. Jangan sampai itu memengaruhi kinerjanya dalam mengawasi,” tegas Kamarul Azwan, perwakilan mahasiswa Universitas 17 Agustus Samarinda, pada 14 April 2026.
Benteng Kawat Berduri di Kantor Gubernur
Pantauan di lapangan menunjukkan pengamanan super ketat dengan pemasangan kawat berduri di sekeliling pagar Kantor Gubernur sejak 19 April lalu. Sebanyak 1.897 personel gabungan disiagakan untuk mengantisipasi eskalasi massa.
Skenario pengamanan bahkan melibatkan tim anti-drone dari Brimob Polda Kaltim. Kendati demikian, Ombudsman Kaltim terus memantau di lokasi guna memastikan aparat tidak bertindak represif terhadap para demonstran yang menyuarakan aspirasi.
“Kita sudah lakukan penguatan, mulai dari memperkuat pondasi pagar hingga pemasangan kawat besi yang mengelilingi pagar kantor gubernur,” ujar Edwin Noviansyah Rahim, Kabid Trantibum Satpol PP Kaltim, pada 19 April 2026.
Hingga siang ini, aksi unjuk rasa masih berlangsung dengan pengawasan ketat. Rakyat Kaltim menanti keberanian Gubernur untuk menemui massa dan memberikan penjelasan transparan atas dugaan pemborosan anggaran daerah tersebut. ***
