DPR membuka rapat paripurna ke-12 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026). Kuorum tercapai setelah 288 dari 573 anggota tercatat, terdiri atas 206 orang hadir dan 82 orang izin.
Rapat di ruang sidang paripurna itu dimulai sekitar pukul 10.15 WIB. Wakil Ketua DPR Dasco memimpin jalannya sidang. Ia didampingi tiga wakil ketua lain: Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati.
Ketua DPR Puan Maharani belum terlihat di ruang sidang saat rapat dibuka.
Kuorum Tipis Dilewati
Dasco membacakan data kehadiran dari Sekretariat Jenderal DPR. Daftar hadir pada permulaan rapat, katanya, telah ditandatangani 206 anggota, sementara 82 anggota lain menyampaikan izin.
"Total 288 orang anggota dari 573 anggota DPR RI dan dihadiri oleh anggota dari seluruh fraksi yang ada di DPR RI," kata Dasco.
Angka itu hanya terpaut beberapa orang dari batas separuh. Separuh dari 573 anggota adalah 286,5, sehingga 288 orang menjadi jumlah minimal yang sudah melewati ambang tersebut. Dalam penghitungan yang disampaikan pimpinan sidang, anggota yang izin ikut dimasukkan ke total kehadiran. Karena itu, hanya 206 orang yang benar-benar menandatangani daftar hadir, atau kurang dari separuh jumlah anggota.
Setelah kuorum dinyatakan terpenuhi, Dasco mengucapkan basmalah dan membuka rapat. "Kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum," ujarnya.
Dua Agenda di Meja Paripurna
Ada dua agenda yang dibahas dalam rapat kali ini:
- Pendapat fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang, usul inisiatif Badan Legislasi (Baleg) DPR, dilanjutkan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR.
- Persetujuan perpanjangan waktu pembahasan RUU tentang Statistik, dilanjutkan pengambilan keputusan.
Agenda pertama menyangkut aturan main soal cara undang-undang dibuat. RUU ini datang dari Baleg, alat kelengkapan DPR yang tugasnya menyusun dan membahas rancangan undang-undang. Dalam tahap ini, setiap fraksi menyampaikan pandangan resminya. Setelah itu, rapat paripurna memutuskan apakah RUU tersebut ditetapkan sebagai RUU usul DPR. Penetapan itu belum berarti RUU disahkan. Statusnya baru menjadi usul resmi lembaga, yang selanjutnya dibawa ke tahap pembahasan.
Agenda kedua berkaitan dengan waktu. Rapat diminta menyetujui tambahan waktu untuk membahas RUU Statistik. Perpanjangan semacam ini lazim ditempuh ketika pembahasan sebuah RUU belum selesai dalam jangka waktu yang semula disepakati. Keputusan atas perpanjangan itu juga diambil di forum paripurna.
Forum Pengambilan Keputusan Tertinggi
Rapat paripurna adalah forum tertinggi pengambilan keputusan di DPR. Di sinilah seluruh anggota dan fraksi menyampaikan sikap sebelum RUU ditetapkan, disetujui, atau ditunda. Pembahasan substansi biasanya sudah berlangsung lebih dulu di komisi, Baleg, atau panitia khusus, lalu hasilnya dibawa ke paripurna untuk diputuskan bersama.
Penomoran juga punya arti. Rapat ke-12 pada Masa Persidangan II menunjukkan paripurna di periode ini sudah beberapa kali digelar. Masa persidangan sendiri adalah periode kerja DPR di antara masa reses, ketika anggota kembali ke daerah pemilihan masing-masing.
Sampai berita ini ditulis, belum ada informasi mengenai hasil pengambilan keputusan atas kedua agenda tersebut. Ketua DPR Puan Maharani juga belum terlihat di ruang sidang.