Nasional

Hak Menyatakan Pendapat Gibran Dibawa ke Paripurna DPR Kamis

Pimpinan DPR terima usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah Wakil Presiden di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, (11/11/2026)
Pimpinan DPR terima usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah Wakil Presiden di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, (11/11/2026)

Jakarta - Usulan hak menyatakan pendapat (HMP) Gibran Rakabuming Raka akan dibawa ke rapat paripurna DPR RI pada Kamis (12/11). Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyampaikan hal itu kepada wartawan di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (11/11). Usulan tersebut diajukan 120 anggota DPR sebagai bagian dari proses pemakzulan Wakil Presiden Gibran.

Saan Mustopa memastikan jadwal paripurna tidak bergeser. "Di rapat paripurna ini akan kami teruskan dan berdasarkan jadwal, rapat paripurna itu kita besok akan lakukan," kata Saan.

Menurut Saan, usulan itu sudah memenuhi syarat. Para pengusul menilai Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden, dan penilaian itulah yang menjadi dasar HMP Gibran ini.

Pengusul berasal dari delapan fraksi. Rinciannya:

  • Fraksi PKS: 28 orang
  • Fraksi Partai NasDem: 19 orang
  • Fraksi PKB: 18 orang
  • Fraksi Partai Demokrat: 18 orang
  • Fraksi PDIP: 14 orang
  • Fraksi Partai Golkar: 11 orang
  • Fraksi Partai Gerindra: 11 orang
  • Fraksi PAN: 1 orang

Hak menyatakan pendapat adalah satu dari tiga hak yang melekat pada anggota DPR, selain hak interpelasi dan hak angket. Dasarnya Pasal 20A UUD 1945. Hak ini biasanya dipakai untuk menyikapi kebijakan pemerintah atau kejadian luar biasa, termasuk dugaan pelanggaran yang dilakukan presiden atau wakil presiden.

Soal pemakzulan, Pasal 7A UUD 1945 menyebut presiden dan/atau wakil presiden dapat diberhentikan jika terbukti melanggar hukum atau tidak lagi memenuhi syarat. Pasal 7B mengatur bahwa DPR harus lebih dulu mengajukan pendapatnya ke Mahkamah Konstitusi sebelum perkara dibawa ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Sebelum sampai ke paripurna, usulan ini masih melewati jalur internal DPR. "Jadi ini akan kami proses di pimpinan. Akan bawa ke rapat pimpinan DPR RI dan nanti akan kita bawa ke rapat Bamus atau rapat konsultasi pengganti Bamus," ucap Saan.

Hal ini tentu menjadi salah satu moment penting dalam politik Indonesia, dengan rentetan beberapa peristiwa yang menggemparkan. Penyampaian hak DPR ini direncanakan dibawa ke rapat paripurna esok Kamis, 12/11/2026.