NusantaraMerdeka.id – Hubungan Inggris dan Israel memanas setelah London menjatuhkan sanksi terhadap permukiman Israel di Tepi Barat. Sebagai balasan, Israel memerintahkan konsulat Inggris di Yerusalem Timur ditutup dalam waktu 30 hari serta mencabut status diplomatik sejumlah diplomat Inggris.
Keputusan Israel diumumkan sehari setelah Inggris bersama Prancis dan Kanada melarang impor barang dari permukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki. Langkah tersebut memperlebar perselisihan diplomatik kedua negara sekaligus menunjukkan semakin kerasnya sikap London terhadap kebijakan permukiman Israel.
Inggris Sanksi Israel karena Kebijakan Permukiman
Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband mengatakan kebijakan permukiman Israel dan kekerasan terhadap warga Palestina membutuhkan respons yang lebih tegas dari pemerintah Inggris. London menilai perkembangan di Tepi Barat semakin mengancam peluang terwujudnya solusi dua negara.
“Pemerintah Inggris sepakat bahwa terdapat pembersihan etnis terhadap warga Palestina di sejumlah wilayah Tepi Barat, yang dilakukan oleh teroris pemukim,” kata Miliband kepada parlemen.
Selain melarang impor barang dari permukiman Israel, Inggris menyiapkan rezim sanksi terhadap perusahaan dan individu yang menyediakan layanan pembiayaan, konstruksi, serta real estat untuk permukiman tersebut. Iklan dan promosi tanah maupun properti di kawasan permukiman juga akan dilarang di Inggris.
Aturan perdagangan baru itu diperkirakan membutuhkan waktu hingga sembilan bulan untuk diterapkan. Namun, sanksi terhadap pemukim yang dituduh mendukung atau menghasut kekerasan akan diberlakukan segera.
Kebijakan tersebut memperlihatkan bahwa tekanan Inggris tidak hanya diarahkan pada kebijakan pemerintah Israel, tetapi juga aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan permukiman di wilayah yang diduduki.
Israel Perintahkan Konsulat Inggris Tutup dalam 30 Hari
Israel merespons kebijakan tersebut dengan memerintahkan konsulat Inggris di Yerusalem Timur ditutup dalam 30 hari. Diplomat Inggris yang bekerja di konsulat itu akan kehilangan status diplomatik setelah batas waktu tersebut berakhir.
Sejumlah pejabat Inggris lainnya juga mendapat tenggat waktu lebih singkat. Pejabat yang ditugaskan dalam misi koordinasi Gaza yang dipimpin Amerika Serikat di Israel serta diplomat Inggris yang berbasis di Ramallah diberi waktu tujuh hari untuk meninggalkan wilayah tersebut.
Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar juga mengumumkan larangan masuk bagi 12 warga Inggris, termasuk sejumlah anggota parlemen. Israel turut menghentikan pelatihan Inggris bagi pasukan keamanan Otoritas Palestina di Tepi Barat.
Langkah tersebut menandai perluasan respons Israel dari ranah perdagangan ke hubungan diplomatik dan kerja sama keamanan dengan Inggris.
Saar mengecam pernyataan Miliband di parlemen Inggris dan menilai kebijakan London sebagai campur tangan terhadap urusan Israel. Pemerintah Israel juga disebut akan membahas kemungkinan respons lebih lanjut terhadap negara-negara lain yang memberlakukan atau mendukung sanksi terhadap permukiman.
Inggris Tetap Pertahankan Kebijakannya
Perdana Menteri Inggris Andy Burnham mengatakan pemerintahnya tidak akan membatalkan kebijakan tersebut meskipun keputusan itu memicu perselisihan diplomatik dengan Israel.
“Inggris akan terus bertindak untuk mendukung nilai-nilai kami,” kata Burnham. Ia menegaskan kebijakan tersebut “bukan ditujukan kepada rakyat Israel”, melainkan untuk mendukung solusi dua negara dan perdamaian antara Israel dan Palestina.
Miliband juga menegaskan dukungan Inggris terhadap Israel tetap ada, meski pemerintahnya mengkritik kebijakan yang dijalankan pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Menurutnya, perubahan kebijakan Inggris diperlukan setelah rencana pembangunan E1 di Tepi Barat dinilai dapat semakin menghambat solusi dua negara.
Di sisi lain, Amerika Serikat tidak bergabung dalam sanksi baru tersebut. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan Washington tidak ingin mengambil langkah yang dapat mengganggu stabilitas Tepi Barat.
Perbedaan sikap juga muncul di Inggris. Menteri Luar Negeri bayangan Tom Tugendhat menilai larangan perdagangan tersebut tidak akan efektif dan justru berpotensi memperkuat kelompok garis keras menjelang pemilu Israel.
Menurut pemerintah Inggris, nilai perdagangan dengan wilayah Palestina yang diduduki mencapai sekitar 38 juta poundsterling pada 2025. Produk dari permukiman Israel yang masuk ke pasar antara lain hasil pertanian, anggur, kosmetik Laut Mati, serta berbagai produk industri.
Sementara itu, Israel tetap menjalankan keputusan balasan terhadap Inggris, termasuk proses penutupan konsulat di Yerusalem Timur dan pencabutan status diplomatik sejumlah diplomat Inggris dalam batas waktu yang telah ditetapkan.
