NusantaraMerdeka.id – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara Indonesia mengumumkan jajaran direksi dan komisaris PT Danantara Sumberdaya Indonesia (Persero) atau DSI. Sejumlah nama dengan pengalaman di sektor pertambangan, keuangan, investasi, hingga energi masuk dalam jajaran pimpinan perusahaan yang mendapat mandat mengoptimalkan nilai ekonomi sumber daya alam strategis Indonesia.
Jajaran direksi dan komisaris tersebut akan menjalankan mandat DSI sebagai BUMN Ekspor yang ditetapkan pemerintah melalui PP Nomor 24 Tahun 2026. DSI diarahkan untuk mengintegrasikan dan memantau aktivitas ekspor komoditas strategis Indonesia.
Daftar Direksi Danantara Sumberdaya Indonesia
Luke Mahony ditunjuk sebagai Direktur Utama DSI. Ia akan memimpin perusahaan dalam membangun kemampuan dan sistem yang dibutuhkan untuk menjalankan mandat pengelolaan serta pemantauan ekspor komoditas strategis.
Posisi Direktur Keuangan dan Treasury dipercayakan kepada Sinthya Roesly, yang sebelumnya merupakan Direktur Keuangan PT PLN (Persero). Sementara Nur Hidayat Udin ditunjuk sebagai Direktur Manajemen Risiko.
Adapun posisi Direktur Hukum dan Kepatuhan diisi Ivan Ferdiansyah Baely. Susunan tersebut menempatkan fungsi keuangan, manajemen risiko, serta hukum dan kepatuhan sebagai bagian penting dalam struktur awal DSI.
- Direktur Utama: Luke Mahony
- Direktur Keuangan dan Treasury: Sinthya Roesly
- Direktur Manajemen Risiko: Nur Hidayat Udin
- Direktur Hukum & Kepatuhan: Ivan Ferdiansyah Baely
Tony Wenas hingga Mari Elka Pangestu Masuk Komisaris
Selain jajaran direksi, DSI juga diperkuat sejumlah nama di posisi komisaris. Mohammad Syaifurrahman Noer atau Cak Cipung Noer ditunjuk sebagai Komisaris Utama.
Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas juga masuk dalam jajaran komisaris DSI. Kehadiran sejumlah tokoh dengan pengalaman di sektor strategis menjadi bagian dari struktur pengawasan perusahaan.
- Komisaris Utama: Mohammad Syaifurrahman Noer (Cak Cipung Noer)
- Komisaris: Tony Wenas
- Komisaris: Mari Elka Pangestu
- Komisaris: Harold Tjiptadjaja
Dengan susunan tersebut, DSI memiliki jajaran pimpinan yang mencakup pengalaman di bidang pertambangan, keuangan, investasi, dan kebijakan ekonomi. Struktur itu akan bekerja dalam perusahaan yang mendapat mandat khusus terkait pengelolaan aktivitas ekspor komoditas strategis.
Mandat DSI sebagai BUMN Ekspor
Pemerintah menetapkan DSI sebagai BUMN Ekspor melalui PP Nomor 24 Tahun 2026. Perusahaan diharapkan dapat mengoptimalkan nilai ekonomi sumber daya alam strategis Indonesia agar memberikan manfaat lebih besar bagi perekonomian nasional dan masyarakat.
Dalam menjalankan mandat tersebut, DSI akan mengintegrasikan dan memantau aktivitas ekspor komoditas strategis. Namun, perusahaan tidak mengambil alih kewenangan pemerintah dalam penindakan, perizinan, maupun regulasi karena fungsi tersebut tetap berada pada kementerian dan lembaga terkait.
Pada tahap awal, DSI akan mengintegrasikan data ekspor nasional dan menganalisis transaksi komoditas strategis. Sistem tersebut kemudian akan dikembangkan dengan pemantauan serta verifikasi melalui pelacakan kapal, validasi negara tujuan ekspor, hingga rekonsiliasi devisa hasil ekspor.
Dalam jangka panjang, DSI ditargetkan menjadi perantara tunggal untuk komoditas yang masuk dalam mandatnya. Mekanisme tersebut tetap dirancang untuk mempertahankan hubungan komersial antara penjual dan pembeli serta menjaga keberlanjutan ekspor.
DSI Mulai Bangun Sistem Pemantauan Ekspor
Direktur Utama DSI Luke Mahony mengatakan perusahaan saat ini berfokus membangun sistem dan kemampuan untuk menjalankan mandat tersebut. Sejak mulai beroperasi, DSI telah memantau ribuan transaksi ekspor dan membangun sistem analisis untuk mendukung pengawasan serta pengelolaan ekspor komoditas strategis.
“Kami akan terus mengukuhkan kapabilitas pemantauan, verifikasi, dan operasional guna mendukung ekosistem ekspor yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien, sekaligus menjaga kepastian berusaha dan keberlanjutan ekspor,” kata Luke dalam keterangannya, Senin (24/8).
Dalam sekitar dua bulan sejak beroperasi, DSI telah menganalisis sekitar 6.500 deklarasi ekspor dengan nilai lebih dari US$14 miliar dan volume mencapai lebih dari 90 juta ton komoditas.
Aktivitas tersebut berasal dari lebih dari 50 pelabuhan muat yang tersebar di 25 provinsi dengan tujuan ekspor ke lebih dari 100 negara. Data itu menjadi gambaran awal skala aktivitas yang harus dipantau DSI dalam menjalankan mandat barunya.
