nusantaramerdeka.id — Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, M. Busyro Muqoddas, menilai korupsi sumber daya alam (SDA) dan sistem politik yang cacat menjadi pemicu utama krisis ekologis dan kemanusiaan di berbagai wilayah Indonesia.
Pernyataan itu disampaikan Busyro dalam konferensi pers bertajuk Korupsi Sumber Daya Alam dan Bencana Kemanusiaan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Jumat (19/12/2025). Ia menegaskan, bencana ekologis tidak bisa dipisahkan dari keputusan politik yang mengabaikan daya dukung lingkungan.
“Bencana kemanusiaan yang kita saksikan hari ini merupakan hilirisasi dari kebijakan politik pembangunan yang koruptif,” kata Busyro. Menurutnya, persoalan tersebut bukan semata faktor alam, melainkan akibat langsung dari kebijakan negara.
Busyro menyebut banyak daerah kaya SDA justru terjerumus dalam kerusakan lingkungan, konflik agraria, dan penderitaan warga. Fenomena ini, katanya, mencerminkan resource curse yang diperparah praktik korupsi struktural.
Korupsi SDA dan Politik Elektoral
Busyro menjelaskan, korupsi SDA merupakan produk sistem politik yang membuka ruang state capture corruption, ketika kebijakan negara dikendalikan kepentingan modal. Desain politik yang minim transparansi membuat elite bergantung pada pemodal.
“Ketergantungan itu dibayar melalui kebijakan pembangunan yang ekstraktif,” ujarnya.
Dorongan Revisi UU Politik
Ia mendorong masyarakat sipil merevisi Undang-Undang Partai Politik, Pemilu, dan Pilkada yang dinilai menjadi hulu korupsi struktural. Selain itu, Busyro mengkritik lambannya penetapan status darurat kemanusiaan nasional atas bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar.
“Ini tanggung jawab konstitusional negara,” tegasnya.***
