nusantaramerdeka.id — Forum kiai sepuh dan Mustasyar NU di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Sabtu (6/12/2025), mengubah arah konflik PBNU. Para sesepuh menegaskan pemakzulan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf tidak sesuai AD/ART, tetapi tetap meminta klarifikasi atas dugaan “kekeliruan serius” yang disorot Syuriyah.
Krisis Memuncak, Legitimasi Dipertaruhkan
Pemicu krisis terjadi sejak Rapat Harian Syuriyah 20 November 2025 yang meminta Gus Yahya mundur. Empat hari kemudian, Surat Edaran PBNU yang terbit 26 November 2025 menyatakan ia diberhentikan pada pukul 00.45 WIB. Gus Yahya menolak. “Keputusan itu bermasalah karena saya tidak diberi ruang klarifikasi,” ujarnya di Tebuireng, Sabtu (6/12), dikutip NU Online.
Sesepuh Bergerak Redam Konflik
Pertemuan yang diprakarsai KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin) dan KH Umar Wahid menghasilkan empat poin: pemakzulan tidak sesuai AD/ART; ketum tetap wajib memberi klarifikasi; Rapat Pleno 9–10 Desember diminta ditunda; penyelesaian harus melalui mekanisme jam’iyah. Pernyataan forum disampaikan Gus Muid Lirboyo.
Dampaknya, posisi moral Gus Yahya menguat, tetapi tanggung jawabnya bertambah. Sebaliknya, langkah Rais Aam KH Miftachul Akhyar yang sebelumnya menegaskan pencabutan wewenang Ketum pada 29 November, ikut disorot karena dianggap belum sepenuhnya prosedural.
Dualisme Mengancam, NU Kultural Bergerak
Jika pleno Syuriyah tetap menetapkan Pj Ketum, PBNU berpotensi memasuki dual leadership. Para sesepuh menegaskan mereka turun tangan bukan untuk memenangkan kubu tertentu, tetapi menjaga marwah NU. KH Umar Wahid menyebut NU “seperti pasien di IGD—kritis tapi bisa diselamatkan”.
Peneliti BRIN, Lili Romli, mengingatkan risiko konflik berkepanjangan. “Jalan terbaik adalah islah atau percepatan Muktamar,” ujarnya awal Desember. Pemerintah melalui Nusron Wahid berharap NU segera kembali stabil. ***
