nusantaramerdeka.id — Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Qodari resmi menggandeng 40 entitas media baru atau homeless media sebagai mitra strategis pemerintah.
Langkah berani ini diumumkan Qodari dalam konferensi pers pada Rabu, 6 Mei 2026, guna memperkuat jangkauan komunikasi publik pemerintah di ekosistem digital nasional.
Qodari menegaskan bahwa perangkulan media berbasis media sosial ini krusial mengingat jangkauan kolektif mereka yang mampu menembus angka 6 miliar tayangan setiap bulan.
Bagi Bakom, kehadiran para pelaku media baru ini merupakan realitas komunikasi masa kini yang tidak boleh diabaikan demi meningkatkan kualitas informasi di ruang siber.
Pemerintah memposisikan kemitraan ini sebagai upaya silaturahmi agar poin-poin masukan dan saran pembangunan dapat tersampaikan dengan lebih luwes dan efektif kepada generasi muda.
Data Bakom menunjukkan bahwa deretan media yang dirangkul memiliki akumulasi pengikut hingga 100 juta akun, sebuah potensi raksasa yang melampaui media konvensional.
Qodari memilih untuk mendekat ketimbang menjauh, dengan visi meningkatkan standar produk konten media baru tersebut agar setara dengan kualitas jurnalisme media arus utama.
“Kami menyambut hangat kehadiran teman-teman dari New Media Forum, mitra baru dari Badan Komunikasi Pemerintah dalam ekosistem media digital di Indonesia,” ujar Muhammad Qodari.
Keputusan ini diambil setelah Bakom melakukan audiensi dengan perwakilan Indonesia New Media Forum pada Selasa, 5 Mei 2026, untuk membahas mekanisme kerja media baru.
Penyebutan daftar 40 media, termasuk entitas besar seperti Folkative dan Indozone, diklaim Bakom berasal dari dokumen resmi yang diserahkan oleh pihak INMF.
Namun, keterbukaan ini justru memicu dinamika karena beberapa media besar dalam daftar tersebut secara mendadak menyatakan ketidakterlibatan mereka dalam kesepakatan formal apa pun.
Bakom tetap berkomitmen pada jalur kolaborasi ini untuk memastikan program pemerintah tersosialisasi secara top-down melalui platform yang paling akrab dengan keseharian masyarakat Indonesia.
Langkah progresif ini menjadi preseden baru bagi manajemen komunikasi kepresidenan dalam mengelola opini publik di tengah disrupsi teknologi informasi yang semakin masif dan cair. ***
