nusantaramerdeka.id — Ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur mengepung Kantor Gubernur hari ini guna menuntut pengunduran diri Rudy Mas’ud dari jabatannya.
Aksi besar-besaran yang melibatkan 44 organisasi lintas sektoral ini dipicu oleh akumulasi kekecewaan rakyat terhadap praktik nepotisme dan kebijakan anggaran yang dianggap sangat boros.
Koordinator Lapangan aksi, Erly Sopiansyah, menegaskan bahwa gerakan ini murni suara rakyat yang geram melihat gaya hidup mewah elit di tengah kesulitan ekonomi masyarakat Benua Etam.
“Yang membuat saya kecewa, gubernur tidak mengikuti arahan dari presiden kita untuk efisiensi anggaran. Malah di tempat kita ini gubernur boros,” tegas Erly Sopiansyah pada 21 April 2026.
Lawan Dinasti Politik dan Mati Surinya Pengawasan DPRD
Isu sentral dalam unjuk rasa ini adalah dominasi keluarga Mas’ud dalam berbagai posisi strategis yang dianggap melumpuhkan fungsi kontrol legislatif terhadap eksekutif di Kaltim.
Relasi saudara kandung antara Gubernur dan Ketua DPRD Kaltim dituding menjadi penghambat utama terciptanya pemerintahan yang bersih dan transparan bagi kepentingan publik.
Kamarul Azwan, perwakilan mahasiswa dari Universitas 17 Agustus Samarinda, menuntut agar lembaga legislatif bisa berdiri independen tanpa pengaruh hubungan kekerabatan yang kental.
“Harusnya DPRD bisa berdiri independen. Jangan sampai ada relasi yang memengaruhi fungsi pengawasan. Apalagi kita tahu Ketua DPRD itu saudara kandung gubernur,” ujar Kamarul Azwan saat berorasi.
Tanggapan Gubernur dan Barikade Kawat Berduri
Merespons tekanan massa, Gubernur Rudy Mas’ud mengklaim tetap menghormati hak konstitusional warga untuk berdemonstrasi namun mengingatkan agar tidak terjadi tindakan anarkis.
Meskipun gubernur menawarkan dialog terbuka dan menyebut kantornya terbuka 24 jam, kenyataan di lapangan menunjukkan pengamanan ketat dengan pemasangan kawat berduri.
Polda Kaltim menyiagakan 1.700 personel gabungan untuk mengamankan dua titik utama yakni Kantor DPRD dan Kantor Gubernur guna mengantisipasi kericuhan selama aksi berlangsung.
“Kami menghormati demonstrasi sebagai hak konstitusional. Tapi jangan sampai anarkis atau merusak fasilitas umum,” kata Rudy Mas’ud dalam keterangannya pada 19 April 2026.
Polemik pengadaan mobil dinas Rp 8,5 miliar dan renovasi rumah dinas Rp 25 miliar tetap menjadi amunisi utama massa untuk mendesak gubernur segera menanggalkan jabatannya.
Stabilitas keamanan di Kalimantan Timur kini diuji di tengah sorotan nasional sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara yang menuntut kepemimpinan bersih dan berpihak pada rakyat. ***
