nusantaramerdeka.id — Anggota Komisi IX DPR RI Pulung Agustanto melontarkan kritik pedas terhadap Badan Gizi Nasional (BGN) terkait pengadaan 21.801 unit motor listrik merek Emmo yang dinilai janggal.
Ketegasan Pulung didasari fakta lapangan bahwa proyek senilai Rp1,39 triliun itu tetap berjalan meskipun kantor distributor resmi di Jakarta Barat diketahui belum selesai dibangun.
BGN menggunakan alokasi anggaran 2025 untuk membeli motor operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut dari distributor PT Yasa Artha Trimanunggal yang berstatus coming soon.
Persoalan ini mencuat ke publik setelah video ribuan motor listrik berwarna hijau berlogo BGN viral di media sosial pada 7 April 2026, memicu kecurigaan terkait transparansi pengadaan.
DPR: Kantor Belum Jadi, Proyek Jalan Terus
Pulung Agustanto secara lugas menyebut situasi ini sebagai anomali dalam birokrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah karena infrastruktur pendukung distributor belum siap secara fisik.
“Kantor distributor belum jadi, proyek jalan terus! Lucu! Ini kan lucu. Kantornya belum jadi, tapi proyeknya sudah jalan. Apakah ini proyek janggal atau bagaimana?” tegas Pulung pada 13 April 2026.
Kejanggalan semakin meruncing lantaran merek Emmo merupakan pemain baru yang diduga melakukan rebadge atau pelabelan ulang produk otomotif asal China dengan harga jauh di atas pasaran.
Meskipun menuai kritik, pengadaan puluhan ribu unit ini sudah terlanjur direalisasikan menggunakan sisa pagu anggaran tahun lalu tanpa adanya konsultasi mendalam dengan Komisi IX DPR.
Anggaran 2026 Dipangkas Menkeu
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons polemik ini dengan mengambil tindakan tegas melalui pemotongan anggaran pengadaan motor listrik untuk tahun fiskal 2026.
Keputusan Purbaya muncul setelah pihaknya mendeteksi adanya potensi inefisiensi anggaran dalam jumlah besar untuk program yang dianggap tidak berhubungan langsung dengan perbaikan gizi anak.
“Ketika tahu, saya potong anggarannya. Ya kan (21.000 motor listrik) itu anggaran 2025. Kalau 2026 kan saya potong,” ujar Purbaya Yudhi Sadewa pada 8 April 2026.
Hingga kini, publik menanti audit forensik terhadap proses e-katalog proyek ini, mengingat selisih harga per unit mencapai puluhan juta rupiah dibandingkan produk serupa di pasar global.
Program Makan Bergizi Gratis seharusnya fokus pada pemenuhan nutrisi siswa, bukan dialihkan untuk pengadaan kendaraan operasional mewah yang urgensinya masih dipertanyakan oleh parlemen. ***
