nusantaramerdeka.id — Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr mengambil langkah tegas dengan menandatangani Executive Order No. 110 yang menetapkan status Darurat Energi Nasional pada Selasa, 24 Maret 2026.
Keputusan berani ini diambil sebagai respons langsung atas ancaman krisis pasokan energi yang dipicu oleh eskalasi konflik di Timur Tengah. Status darurat ini dijadwalkan berlaku selama satu tahun penuh untuk mengamankan ketersediaan bahan bakar dan stabilitas ekonomi dalam negeri.
“An imminent danger of a critically low energy supply,” tegas Presiden Marcos Jr dalam dokumen resmi deklarasi tersebut di Manila, 24 Maret 2026.
Kondisi ini memaksa pemerintah untuk memimpin langsung komite kontingensi guna menjamin distribusi bahan bakar serta mencegah praktik penimbunan. Cadangan minyak nasional dilaporkan merosot tajam menjadi 45 hari per 20 Maret, turun dari posisi sebelumnya di level 55-57 hari.
Dampak Kritis Harga BBM dan Protes Massa
Lonjakan harga bahan bakar menjadi pukulan telak bagi rakyat Filipina, di mana harga diesel kini menembus angka P82 hingga P107 per liter. Kenaikan yang mencapai lebih dari dua kali lipat sejak akhir Februari ini telah memicu gelombang protes besar dari aliansi transportasi nasional.
Sektor transportasi menjadi yang paling terdampak dengan penurunan pendapatan sopir jeepney hingga 80 persen. Kelompok serikat pekerja seperti Piston dan Kagulong telah menjadwalkan aksi mogok nasional susulan pada 26-27 Maret 2026 sebagai bentuk perlawanan terhadap tingginya biaya hidup.
Langkah Penghematan dan Negosiasi Global
Guna menjaga napas energi nasional, pemerintah mulai menerapkan kebijakan pekan kerja empat hari bagi instansi pemerintahan dan pengurangan penggunaan pendingin ruangan. Selain itu, Filipina tengah melakukan negosiasi intensif dengan negara-negara seperti China, Rusia, dan Jepang untuk mengamankan pasokan minyak tambahan.
Sektor kelistrikan juga berada dalam radar pengawasan ketat, terutama wilayah Visayas grid yang diprediksi paling rentan mengalami status siaga kuning pada Mei mendatang. Ketergantungan impor batubara sebesar 80 persen membuat tarif listrik diproyeksikan melonjak hingga 16 persen akibat volatilitas harga komoditas global.
Pemerintah terus berupaya mencari celah waiver impor dari negara-negara bersanksi melalui diplomasi dengan Amerika Serikat. Keberhasilan negosiasi internasional ini menjadi kunci utama bagi Filipina untuk keluar dari lubang jarum krisis energi yang tengah menghimpit wilayah tersebut. ***
