nusantaramerdeka.id – Kementan mencatat kenaikan produksi dan produktivitas kelapa sawit pada 2025, mempertegas tren positif dibanding 2024. Data resmi menunjukkan output nasional dan rata-rata hasil per hektare sama-sama bergerak naik dalam setahun terakhir.
Berdasarkan publikasi Direktorat Jenderal Perkebunan, luas areal kelapa sawit Indonesia pada 2024 dan 2025 tercatat 16,83 juta hektare. Pada 2024, produksi minyak sawit mentah (CPO) mencapai 45,44 juta ton dengan produktivitas rata-rata 3,5 ton per hektare.
Memasuki 2025, angka sementara menunjukkan produksi naik menjadi 46,55 juta ton. Produktivitas juga meningkat menjadi 3,6 ton per hektare. Kenaikan ini menjadi indikator utama kinerja sektor kelapa sawit nasional.
Produksi Nasional Naik, Provinsi Utama Stabil
Empat provinsi tetap menjadi kontributor terbesar. Riau mencatat produksi 9,14 juta ton pada 2024 dan naik menjadi 9,46 juta ton pada 2025. Kalimantan Tengah menghasilkan 7,46 juta ton pada 2024 dan meningkat menjadi 7,59 juta ton pada 2025.
Kalimantan Barat memproduksi 4,96 juta ton pada 2024 dan 4,94 juta ton pada 2025. Sementara Kalimantan Timur mencatat 3,90 juta ton pada 2024 dan naik menjadi 4,29 juta ton pada 2025.
Data tersebut menunjukkan konsistensi daerah sentra dalam menjaga volume produksi. Pada saat yang sama, produktivitas nasional tetap berada di atas 3,5 ton per hektare.
Produktivitas Jadi Titik Tekan
Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyebut kelapa sawit sebagai “miracle crop,” dengan produktivitas tinggi dan efisiensi lahan. Dalam konteks 2024–2025, peningkatan 0,1 ton per hektare menjadi sinyal perbaikan kinerja kebun.
Pelaksana Tugas Dirjen Perkebunan Abdul Roni Angkat menekankan pentingnya peremajaan sawit rakyat dan praktik budidaya berkelanjutan untuk menjaga produktivitas. Langkah ini diarahkan agar kenaikan produksi tidak bergantung pada perluasan lahan.
Dengan produksi menembus 46,55 juta ton dan produktivitas meningkat pada 2025, Kementan menempatkan data sebagai dasar evaluasi kinerja sektor kelapa sawit. Angka-angka tersebut menjadi acuan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kebun dan stabilitas pasokan nasional.
