nusantaramerdeka.id — Pleno PBNU terbelah ketika Syuriyah dan kubu Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) menggelar forum terpisah untuk menentukan arah kepemimpinan. Syuriyah PBNU menjadwalkan pleno di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Selasa–Rabu (9–10/12/2025), sementara kubu Gus Yahya menyiapkan forum tandingan di kantor PBNU, Kamis (11/12).
Pleno Syuriyah berlandaskan surat resmi bernomor 4799/PB.02/A.I.01.01/99/12/2025 yang ditandatangani Rais Aam PBNU KH Mifrachul Akhyar dan Katib Syuriyah KH Ahmad Tajul Mafakhir pada 2 Desember 2025. Dua agenda ditetapkan: penyampaian hasil rapat harian Syuriyah dan penetapan Penjabat Ketua Umum PBNU.
Ketua PBNU Mohammad Mukri menjelaskan forum ini dihadiri unsur Mustasyar, A’wan, Syuriyah, Tanfidziyah, serta pimpinan lembaga dan banom PBNU. “Insya Allah, salah satu agendanya adalah penetapan Pj Ketum PBNU,” ujarnya, Selasa (9/12/2025).
Ia menegaskan pleno adalah forum konstitusional untuk memastikan kesinambungan pascakeputusan Syuriyah memberhentikan Gus Yahya.
Banom Tolak Pleno Sepihak
Penolakan datang dari tujuh pimpinan banom pusat. Mereka menyebut pleno Syuriyah inkonstitusional karena digelar tanpa dua pucuk pimpinan PBNU. Pernyataan bersama dirilis Jumat (5/12) dan ditandatangani antara lain oleh Addin Jauharudin (GP Ansor), Muchamad Nabil Haroen (Pagar Nusa), dan Prof. Kamaruddin Amin (ISNU).
Pengurus Lakpesdam PBNU, Muhammad Nurkhoiron, menyebut keputusan sepihak merusak tata kelola organisasi. “NU tidak boleh berjalan dengan ego sektoral,” ujarnya.
Gus Yahya dan Ulil Menegaskan Legitimasi
Gus Yahya menolak pleno Syuriyah. “Rapat Pleno Syuriyah PBNU tidak sah tanpa keterlibatan Tanfidziyah,” tegasnya dalam konferensi pers, Rabu (3/12/2025).
Ketua PBNU Ulil Abshar Abdalla menguatkan posisi itu. Ia menilai kepemimpinan Gus Yahya tetap sah berdasarkan mandat Muktamar Lampung. “Rapat pleno sah jika dipimpin secara dwi tunggal oleh Rais Aam dan ketua umum,” katanya. Ia menegaskan agenda pleno kubu Gus Yahya mencakup evaluasi program, konsolidasi, dan penanggulangan bencana. (*)
