NusantaraMerdeka.id – Pidato Presiden Prabowo Subianto menjelang HUT ke-81 RI dinilai belum memberikan kejelasan mengenai nasib PPPK paruh waktu. Guru dan Tenaga Kependidikan Nusantara (GTKN) menyatakan sekitar 20 ribu anggotanya siap bergerak ke Jakarta untuk menuntut kepastian status PPPK paruh waktu menuju penuh waktu.
Sekretaris Jenderal DPP GTKN Ratna Purwakesi mengatakan pihaknya tetap menghormati pidato presiden dan arah kebijakan pembangunan yang disampaikan. Namun, GTKN kecewa karena persoalan penyelesaian status PPPK, khususnya bagi PPPK paruh waktu, belum mendapat kejelasan.
Pidato Presiden Belum Jawab Nasib PPPK Paruh Waktu
Menurut Ratna, persoalan status PPPK bukan sekadar masalah administratif. Kepastian status berkaitan langsung dengan masa depan guru dan tenaga kependidikan yang telah mengabdi selama bertahun-tahun.
“Bagi kami, ini bukan sekadar persoalan status. Ini menyangkut kepastian masa depan guru dan tenaga kependidikan yang telah mengabdi bertahun-tahun kepada negara,” kata Ratna kepada JPNN, Jumat (14/8/2026).
GTKN menilai persoalan tersebut membutuhkan kejelasan kebijakan dari pemerintah. Tanpa kepastian mengenai arah status mereka, PPPK paruh waktu berpotensi menghadapi ketidakjelasan dalam menjalankan pengabdian di sektor pendidikan.
20 Ribu GTK Siap Bergerak ke Jakarta
GTKN menyatakan sekitar 20 ribu anggota GTK Nusantara siap bergerak ke Jakarta apabila aspirasi mengenai kepastian status PPPK paruh waktu tidak mendapatkan jawaban yang jelas dari pemerintah.
Rencana aksi tersebut disebut akan dilakukan secara damai, tertib, dan konstitusional. GTKN bahkan menyiapkan tenda serta perbekalan untuk aksi selama tiga hari di depan Istana Negara dan atau DPR RI.
Langkah tersebut menjadi bentuk tekanan agar persoalan PPPK paruh waktu mendapat perhatian langsung dari pemerintah. GTKN menegaskan aksi bukan ditujukan untuk berhadapan dengan pemerintah, melainkan membuka ruang dialog mengenai masa depan guru dan tenaga kependidikan.
“Kami datang bukan untuk mencari keributan, tetapi untuk mencari kepastian,” ucap Ratna.
GTKN Soroti Pembangunan Pendidikan
GTKN juga mengingatkan bahwa pembangunan pendidikan tidak cukup hanya dilakukan melalui pembangunan infrastruktur. Gedung sekolah, laboratorium, dan fasilitas pendidikan memang dibutuhkan, tetapi kualitas pendidikan juga bergantung pada kondisi guru serta tenaga kependidikan.
Karena itu, GTKN meminta persoalan kesejahteraan dan kepastian status tenaga pendidik ikut menjadi perhatian dalam kebijakan pendidikan pemerintah. Bagi organisasi tersebut, kepastian status merupakan bagian dari upaya memastikan pengabdian guru dan tenaga kependidikan mendapat penghargaan yang layak.
“Bangunan pendidikan boleh berdiri kokoh, tetapi pendidikan tidak akan berdiri tegak tanpa guru dan tenaga kependidikan yang mendapatkan kepastian,” tegas Ratna.
Ratna menegaskan GTKN tidak menginginkan PPPK paruh waktu bertahan dalam status tersebut tanpa batas waktu. Organisasi itu meminta pemerintah memberikan kepastian mengenai masa depan mereka setelah bertahun-tahun mengabdi di bidang pendidikan.
GTKN menyatakan akan tetap membuka ruang dialog dengan pemerintah, tetapi siap menyampaikan aspirasi secara langsung ke Jakarta jika tuntutan tersebut belum mendapatkan jawaban yang jelas.
