NusantaraMerdeka.id – Pernyataan AHY soal kekuasaan yang datang dan pergi memicu sorotan dari partai koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Golkar membaca pidato Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu sebagai sinyal menuju Pilpres 2029, sementara Demokrat menegaskan pernyataan tersebut tidak berkaitan dengan kontestasi politik mendatang.
Pernyataan AHY soal Kekuasaan Disorot
Pernyataan AHY disampaikan saat memberikan sambutan dalam peringatan 25 tahun Partai Demokrat di Kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (5/9/2026). AHY mengungkit pengalaman Demokrat yang pernah memimpin pemerintahan dan berada di luar pemerintahan.
“Partai Demokrat pernah memimpin pemerintahan dan pernah berada di luar pemerintahan. Kita pernah menang dan pernah kalah. Pengalaman itu mengajarkan bahwa demokrasi harus kita jaga dalam keadaan apa pun. Hakikatnya, pemilu adalah milik rakyat. Jangan dihalang-halangi hak rakyat untuk memilih dan untuk dipilih,” kata AHY.
AHY kemudian menyinggung pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), khususnya pergantian kekuasaan setelah dua periode yang berlangsung secara damai dan demokratis. Menurutnya, pengalaman tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan memiliki batas waktu.
“Kita patut belajar, kita patut belajar dari 10 tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Termasuk ketika pergantian kekuasaan berlangsung damai dan demokratis setelah dua periode. Kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya. Kekuasaan adalah amanah rakyat yang memiliki batas waktu,” jelas AHY.
Ia melanjutkan bahwa pergantian kekuasaan dan siklus pemilu tidak menghapus tanggung jawab partai politik kepada masyarakat. Pesan inilah yang kemudian mendapat tafsir politik berbeda dari sejumlah partai yang berada dalam pemerintahan saat ini.
“Para pejuang Demokrat di seluruh Tanah Air, kekuasaan datang dan pergi, jabatan ada waktunya, pemilu memiliki siklusnya, tetapi tanggung jawab kepada rakyat tidak pernah selesai,” imbuh AHY.
Golkar Baca Pernyataan AHY sebagai Sinyal Pilpres 2029
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai substansi pernyataan AHY mengenai demokrasi merupakan hal yang sejalan dengan pandangannya. Namun, Doli menyoroti cara penyampaian, gestur, dan posisi AHY yang saat ini berada di pemerintahan.
“Secara substansi, apa yang disampaikan oleh AHY, saya setuju sepenuhnya. Tentang pertumbuhan demokrasi yang harus terus dijaga, tanggung jawab seluruh institusi negara, tugas utama pemerintah dan hak serta kewajiban warga negara,” kata Doli kepada wartawan, Senin (7/9/2026).
Menurut Doli, rangkaian penyampaian tersebut dapat dibaca sebagai sinyal bahwa AHY siap menjadi salah satu pesaing dalam kontestasi Pilpres 2029. Penilaian itu muncul karena AHY masih menjadi bagian dari pemerintahan ketika menyampaikan pesan mengenai pergantian kekuasaan.
“Namun, dilihat dari cara penyampaian, gestur dan standing position-nya, AHY seperti memberi sinyal kuat bahwa beliau siap menjadi salah seorang contender dalam pilpres mendatang,” ujar Doli.
Doli juga mengaitkan pernyataan tersebut dengan mulai munculnya sejumlah poros politik menjelang Pemilu 2029. Ia menyebut poros Solo yang diwakili Budi Arie serta poros Cikeas yang dikaitkannya dengan AHY sebagai sinyal bahwa persaingan politik mulai terbuka, meski pihak-pihak tersebut masih berada dalam pemerintahan yang sama.
PAN Tegaskan Dukungan kepada Prabowo
Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto merespons pernyataan AHY dengan meminta hal tersebut dikonfirmasi langsung kepada Ketua Umum Partai Demokrat tersebut. Yandri menyatakan dirinya tidak berada pada posisi untuk menerjemahkan maksud pernyataan AHY.
“Ah, tanya AHY, saya kan bukan penerjemah AHY,” kata Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/9/2026).
Di tengah sorotan terhadap pernyataan AHY, Yandri justru menegaskan posisi PAN yang tetap mendukung Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebut PAN telah tiga kali memberikan dukungan dan akan terus bersama pemerintahan Prabowo.
“Oh selalu kita, tiga kali dukung, begitu menang masa nggak dukung. Dukung terus, hidup mati bersama Pak Prabowo,” katanya.
Demokrat Bantah Pernyataan AHY Berkaitan dengan Pilpres 2029
Partai Demokrat kemudian memberikan klarifikasi atas tafsir politik yang muncul setelah pidato AHY. Demokrat menegaskan pidato tersebut tidak berkaitan dengan kepentingan politik praktis, termasuk persiapan menuju Pilpres 2029.
“Demokrat menegaskan pidato AHY sama sekali tidak berkaitan dengan kepentingan politik praktis, apalagi terkait Pilpres 2029. Pidato Politik Ketum AHY selalu berbicara mengenai konsep besar, gagasan-gagasan dan pemikiran besar. Masa depan bangsa dan negara. Nasib rakyat. Kemashalatan orang banyak. Seperti apa peran Demokrat, dalam memperjuangkan harapan rakyat,” tulis Partai Demokrat dalam pernyataannya, Selasa (8/9/2026).
Demokrat meminta pernyataan AHY mengenai kekuasaan dilihat secara utuh, terutama pesan bahwa kekuasaan merupakan amanah rakyat dan memiliki batas waktu. Dengan konteks tersebut, Demokrat menilai keliru jika pidato tersebut langsung dikaitkan dengan pencalonan atau persiapan Pilpres 2029.
Partai Demokrat juga menegaskan AHY tetap mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dukungan itu disebut mencakup Program Sekolah Rakyat, revitalisasi madrasah dan pondok pesantren, serta upaya mencegah penyimpangan dan korupsi dalam penggunaan keuangan negara.
“Apalagi kalau kemudian dikait-kaitkan dengan soliditas koalisi. Jelas-jelas dalam pidatonya Ketum AHY menegaskan dukungannya ke kebijakan dan program prioritas Presiden Prabowo,” kata Demokrat.
