Jayapura, NusantaraMerdeka.id – Keracunan MBG Jayapura yang dialami ratusan pelajar pada Selasa (4/8/2026) hingga Rabu (5/8/2026) membuka persoalan yang lebih luas dari sekadar makanan yang diduga bermasalah. Kasus ini menyoroti prosedur pengolahan dan distribusi makanan, kapasitas fasilitas kesehatan di daerah, serta kesiapan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menghadapi kondisi geografis Papua.
Para pelajar dari sejumlah sekolah di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, mengalami gejala seperti pusing, diare, nyeri perut, hingga kondisi lemas setelah menyantap menu MBG yang diproduksi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) milik Yayasan Kasih Iman Samuel Papua.
Penanganan para siswa kemudian tersebar ke sejumlah fasilitas kesehatan. Keterbatasan daya tampung RSUD Yowari bahkan membuat tenaga kesehatan membuka tenda-tenda darurat untuk menangani pasien yang berdatangan.
Keracunan MBG Jayapura dan persoalan prosedur dapur
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menyebut keracunan tersebut dipicu pelanggaran prosedur dalam pengolahan makanan. Pernyataan itu disampaikan ketika kepolisian masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan dan bahan pangan dari dapur SPPG.
Menurut Sudaryono, catatan dapur menunjukkan proses memasak dilakukan pada malam hari sebelum makanan dibagikan kepada siswa pada siang berikutnya. Ia menilai pola tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Di Papua, kami lihat dari log (catatan) dapurnya, mereka memulai masaknya kecepatan. Jam 19.00 atau 19.30 hari sebelumnya, untuk diberikan pada hari berikutnya jam 11.00. Jadi itu sudah melanggar,” kata Sudaryono di Jakarta, Rabu (5/8/2026).
Namun, penyebab pasti keracunan belum dapat dipastikan hanya dari pernyataan tersebut. Polres Jayapura masih menunggu hasil uji laboratorium terhadap sejumlah bahan pangan dan makanan yang tersisa.
Posisi ini penting karena dugaan pelanggaran prosedur dan penyebab medis keracunan merupakan dua hal yang perlu dibuktikan melalui pemeriksaan. BGN sendiri menyatakan dapur yang berkaitan dengan kejadian tersebut akan dihentikan sementara selama proses pemeriksaan berlangsung.
Masalah distribusi muncul di wilayah dengan akses terbatas
Kasus di Depapre juga memperlihatkan tantangan distribusi makanan di wilayah yang kondisi geografisnya berbeda dengan kawasan perkotaan. Distrik tersebut berada sekitar 30 kilometer dari pusat Kabupaten Jayapura dan membutuhkan waktu sekitar satu jam perjalanan dengan mobil.
Pengalaman Dominggas, warga Depapre, menggambarkan persoalan tersebut. Cucu Dominggas yang bersekolah di PAUD justru menerima makanan MBG setelah jam belajar selesai, sehingga harus kembali ke sekolah untuk mengambil makanan.
“Anak-anak sudah pulang, MBG baru masuk. Anak-anak bawa piring, datang lagi ke sekolah,” kata Dominggas saat ditemui di RSUD Yowari.
Cucunya kemudian mengalami pusing dan sakit kepala pada sore hari. Setelah kondisi berlanjut hingga malam, anak tersebut akhirnya dibawa ke rumah sakit pada hari berikutnya.
Guru bernama Sophia juga menceritakan pengalaman serupa. Ia mengatakan dirinya dan sejumlah murid di sekolahnya mengalami pusing serta diare setelah menyantap paket MBG berupa nasi, tempe, dan sayur.
“Warna tempenya berbeda dengan yang sebelumnya. Itu yang mungkin bikin kami seperti begini,” kata Sophia.
Kesaksian tersebut belum membuktikan makanan tertentu sebagai penyebab keracunan. Namun, perbedaan waktu distribusi dan kondisi makanan menjadi bagian dari informasi yang perlu diperiksa bersama hasil laboratorium.
Kapasitas rumah sakit ikut diuji
Lonjakan pasien membuat fasilitas kesehatan di Kabupaten Jayapura menghadapi tekanan. RSUD Yowari harus menyiapkan tenda darurat karena ruang perawatan yang tersedia tidak cukup untuk menampung seluruh pasien yang datang.
Pemerintah Kabupaten Jayapura kemudian menyebar penanganan pasien ke sejumlah puskesmas dan rumah sakit lain. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah penumpukan pasien di satu fasilitas kesehatan.
Kepala Dinas Kesehatan Jayapura Anton Mote mengatakan puskesmas di daerah tersebut memiliki dokter dan perawat yang bertugas selama 24 jam. Pasien yang membutuhkan penanganan lebih lanjut juga dirujuk ke RS Dian Harapan, RS Umum Pusat Jayapura, dan RS Marthen Indey.
“Dalam kondisi pelayanan biasa saja, dengan keterbatasan sarana dan prasarana, kami tidak bisa menampung,” ujar Anton.
Kondisi itu membuat kasus keracunan MBG Jayapura tidak hanya menjadi persoalan keamanan pangan. Ketika satu kejadian melibatkan banyak siswa sekaligus, kapasitas layanan kesehatan daerah turut menentukan seberapa cepat korban dapat memperoleh penanganan.
Pakar kesehatan masyarakat Universitas Airlangga, Windhu Pramono, menilai persoalan kapasitas tersebut seharusnya menjadi bagian dari perencanaan program. Menurut dia, wilayah dengan karakter geografis dan infrastruktur seperti Papua membutuhkan pendekatan berbeda dalam penyelenggaraan MBG.
“Makanya, dapur SPPG yang mengolah 2.500 sampai 3.000 paket MBG itu keterlaluan. Mengapa tidak didesentralisasi ke kantin-kantin sekolah?” kata Windhu.
Ia juga menyoroti waktu tempuh distribusi makanan. Menurut Windhu, jika di wilayah dengan akses transportasi yang relatif baik saja distribusi makanan membutuhkan waktu berjam-jam, tantangan tersebut akan lebih besar di daerah dengan kondisi geografis seperti Papua.
Dapur SPPG sebelumnya sudah beroperasi sejak 2025
Dapur SPPG Yayasan Kasih Iman Samuel Papua bukan baru beroperasi ketika kasus ini terjadi. Yayasan tersebut mulai menyalurkan menu MBG di Jayapura pada 14 April 2025.
Pada saat peluncuran, yayasan menyalurkan 953 paket MBG kepada siswa SMP Negeri 1 Sentani. Ketua yayasan, Edison Awoitauw, saat itu menyampaikan rencana pengembangan hingga 15-17 dapur dengan kapasitas produksi sekitar 3.500-4.000 paket per hari untuk wilayah Sentani.
Edison juga pernah menjabat Ketua DPRD Jayapura periode 2014-2019 dan kini menjadi Ketua DPC Partai Gerindra Jayapura. Sementara Kepala BGN Sudaryono merupakan Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah.
Setelah keracunan terjadi, pihak yayasan menyampaikan permintaan maaf dan menyatakan siap menanggung biaya pengobatan para korban. Kuasa hukum yayasan, Yansen Marudut, juga mengatakan pihaknya akan mengikuti investigasi yang dilakukan kepolisian dan BGN.
“Kami pasti menyiapkan dua sampel setiap hari, sesuai standarisasi BGN, untuk pembuktian ketika terjadi persoalan,” kata Yansen.
Yayasan tersebut menyebut dapur di Depapre setiap hari memproduksi sekitar 2.200 paket MBG untuk PAUD, sekolah, dan posyandu. Setelah kejadian, BGN menyatakan dapur akan disetop sementara dan sampel makanan diperiksa di laboratorium.
Kasus Jayapura terjadi di tengah perluasan MBG di Papua
Kasus keracunan MBG Jayapura muncul ketika program tersebut terus diperluas di Papua. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya meminta BGN mendirikan 2.500 dapur MBG di seluruh Papua dengan target seluruh dapur mulai menyalurkan makanan pada 17 Agustus.
Perluasan tersebut membuat persoalan standar keamanan makanan menjadi semakin penting, terutama karena karakter wilayah Papua tidak seragam. Jarak antarkawasan, kondisi jalan, waktu tempuh distribusi, serta keterbatasan fasilitas kesehatan menjadi faktor yang ikut menentukan pelaksanaan program.
Sebelum kejadian di Jayapura, keracunan massal akibat menu MBG juga dilaporkan terjadi di Semarang, Jawa Tengah, pada awal Juli dengan korban mencapai 707 pelajar. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia menyebut sedikitnya 33.626 pelajar mengalami keracunan terkait MBG sejak Januari 2025 hingga April 2026.
Di Jayapura sendiri, BGN menyatakan akan mengevaluasi dapur yang bermasalah. Sudaryono mengatakan kepala SPPG dapat dicopot setelah proses investigasi dilakukan untuk mengetahui penyebab kejadian.
“Setiap kejadian itu, dapurnya di-suspended, kemudian makanannya dicek di lab oleh Dinas Kesehatan, di bawah pengawasan dari Kementerian Kesehatan,” ujar Sudaryono.
Sementara itu, Pemkab Jayapura menyatakan penanganan medis para korban dapat dilakukan melalui jaringan puskesmas dan rumah sakit yang telah memiliki kerja sama pembiayaan. Pemerintah daerah juga menyebut anggaran APBD telah disiapkan untuk mendukung pembiayaan penanganan pasien dalam kejadian tersebut.
