nusantaramerdeka.id — Tragedi meninggalnya Irene Sokoy (31), ibu hamil asal Kampung Hobong, Sentani, Jayapura, pada 19 November 2025 memicu kemarahan publik. Irene dan bayinya tak terselamatkan setelah empat rumah sakit menolak dengan berbagai alasan, tepat menjelang peringatan Otonomi Khusus Papua, 21 November.
Irene mulai kontraksi pada 16 November pukul 15.00 WIT dan dibawa lewat speedboat ke RSUD Yowari selama hampir satu jam. Setelah pembukaan mencapai 5 cm, kondisi memburuk karena ketuban pecah dan detak janin melemah. Tanpa dokter spesialis, Yowari merujuknya ke RS Dian Harapan.
Ambulans baru tiba di RSDH pukul 01.22 WIT. RSDH menolak dengan alasan NICU penuh dan dokter obgyn cuti. Keluarga mengaku diminta biaya Rp8 juta meskipun BPJS kelas 3, namun RSDH membantah.
Penolakan berlanjut di RSUD Abepura karena ruang operasi direnovasi, dan RS Bhayangkara yang disebut meminta uang muka Rp4 juta. Irene hanya mendapat tindakan IGD sebelum tak sadarkan diri.
Pada 19 November dini hari, Irene dibawa ke RS DOK II namun meninggal pukul 03.00 WIT di ambulans. Tagar #LayaniDuluBayarBelakangan viral, memicu aksi Pemuda Saireri. “Otsus gagal jika kesehatan tidak prioritas,” kata juru bicara aksi, 20 November.
Gubernur Papua Mathius Derek Fakhiri pada 21 November menegaskan: “Jika masih ada RS menolak pasien, saya copot direktur.” Ia menjanjikan kompensasi Rp500 juta dan tim audit dengan UNICEF.
Senator Filep Wamafma menyebut kasus ini “pelanggaran serius UU Kesehatan dan UUD 1945 Pasal 28H”. Ia menuntut evaluasi sistem rujukan.
Papua mencatat AKI 565 per 100.000 kelahiran, tertinggi nasional. Keluarga Irene menolak autopsi dan meminta reformasi layanan darurat. (*)
