Samarinda, NusantaraMerdeka.id – Anggota Komisi VIII DPR Hetifah Sjaifudian mendesak pemerintah segera mengevaluasi status kedaruratan karhutla Kalimantan, khususnya di Kalimantan Timur, setelah BPBD mencatat 413 titik kebakaran dengan luas wilayah terbakar mencapai 936,95 hektare. Asap karhutla juga mulai membatasi jarak pandang dan mengganggu aktivitas masyarakat.
Hetifah yang merupakan anggota DPR dari daerah pemilihan Kalimantan Timur menilai kondisi tersebut tidak lagi sebatas persoalan pemadaman api. Ketika kualitas udara mulai terdampak, penanganan karhutla juga berkaitan dengan perlindungan kesehatan dan keselamatan masyarakat.
“Ketika asap sudah menurunkan kualitas udara, membatasi jarak pandang, dan mulai mengganggu aktivitas masyarakat, maka persoalannya bukan lagi hanya pemadaman kebakaran, tetapi sudah menyangkut perlindungan kesehatan dan keselamatan masyarakat,” kata Hetifah kepada wartawan, Sabtu (22/8/2026).
Evaluasi Kedaruratan Karhutla Kalimantan Diminta Segera
Hetifah meminta pemerintah daerah bersama BPBD, BNPB, BMKG, serta instansi terkait segera mengevaluasi kondisi lapangan. Menurut dia, penentuan status harus mengacu pada data dan tingkat ancaman, tetapi peningkatan kesiapsiagaan perlu dilakukan sebelum dampak karhutla meluas.
“Segera mengevaluasi apakah kondisi saat ini sudah memenuhi indikator untuk peningkatan status kedaruratan. Jangan menunggu situasi memburuk,” ujarnya.
Desakan tersebut muncul ketika kebakaran telah tersebar di sejumlah wilayah Kaltim. Data BPBD Kaltim per Rabu (19/8) menunjukkan Kutai Barat menjadi daerah dengan luas lahan terbakar tertinggi, mencapai 269,34 hektare dari 70 titik kejadian.
Sementara itu, jumlah titik karhutla terbanyak tercatat di Kabupaten Paser dengan 85 titik, disusul Samarinda sebanyak 75 titik dan Kutai Barat 70 titik. Data tersebut menunjukkan penanganan perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah, bukan hanya berfokus pada satu daerah.
Karhutla Mulai Berdampak pada Aktivitas Masyarakat
Hetifah juga meminta pemerintah daerah menyiapkan langkah perlindungan masyarakat, terutama ketika kualitas udara masuk kategori tidak sehat atau berbahaya. Dinas pendidikan diminta memiliki protokol untuk membatasi aktivitas luar ruang dan menyiapkan pembelajaran jarak jauh secara situasional.
Menurut Hetifah, kebijakan tersebut tidak perlu diterapkan seragam di seluruh Kalimantan Timur karena kondisi kualitas udara setiap wilayah dapat berbeda. Perhatian khusus juga perlu diberikan kepada anak-anak, lansia, ibu hamil, dan kelompok rentan.
Di sisi lain, fasilitas kesehatan diminta bersiaga untuk mengantisipasi peningkatan gangguan pernapasan. Pemerintah juga didorong memperkuat pemadaman dan pencegahan dengan memastikan setiap hotspot segera diverifikasi dan ditangani.
“Pemadaman dan pencegahan harus diperkuat. Setiap hotspot harus cepat diverifikasi dan ditangani. Kita masih menghadapi periode kering, sehingga pemerintah harus menyiapkan skenario bukan hanya untuk memadamkan api hari ini, tetapi juga mencegah kebakaran berulang dan melindungi masyarakat selama periode risiko karhutla ini,” tuturnya.
Plh Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kaltim Sugeng Priyanto sebelumnya mengatakan karhutla masih melanda sejumlah kabupaten dan kota, terutama wilayah yang luas seperti Berau, Kutai Timur, dan Kutai Kartanegara.
“Yang dominan atau tinggi sementara ini kami pantau berada di wilayah Berau, Kutim, dan Kukar,” kata Sugeng saat diwawancarai Kamis (20/8).
