nusantaramerdeka.id — Presiden Donald Trump terdeteksi menyebarkan serangkaian klaim palsu dan informasi menyesatkan terkait eskalasi militer Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran sepanjang periode 2025 hingga 2026.
Data verifikasi faktual dari PolitiFact dan intelijen pertahanan menunjukkan bahwa narasi kemenangan total yang didengungkan Trump tidak sesuai dengan realitas di lapangan. Praktik distorsi informasi ini dinilai sengaja dilakukan untuk menjustifikasi tindakan militer tanpa persetujuan Kongres.
Manipulasi Data Kerusakan Nuklir
Trump secara bombastis mengklaim bahwa operasi militer “Midnight Hammer” pada Juni 2025 telah menghancurkan total seluruh fasilitas nuklir Iran tanpa sisa. Namun, dokumen bocoran dari Defense Intelligence Agency (DIA) justru mengungkap bahwa infrastruktur kritis di bawah tanah masih berfungsi dan hanya mengalami penundaan program selama beberapa bulan.
Eks Direktur National Counterterrorism Center, Joe Kent, memberikan pernyataan tegas saat mengundurkan diri pada Maret 2026 sebagai bentuk protes atas manipulasi informasi ini.
Iran tidak menimbulkan ancaman langsung bagi negara kita. Perang ini tidak memberikan manfaat apa pun bagi rakyat Amerika, dan intelijen dimanipulasi untuk membenarkan konflik ini.
Ketidakpastian informasi ini bahkan sempat diakui secara tersirat oleh internal gedung putih. Wakil Presiden JD Vance pada 22 Juni 2025 menyatakan kebingungannya terkait perbedaan terminologi kerusakan yang disampaikan oleh sang presiden kepada publik.
Rusak parah versus hancur total, saya tidak yakin apa perbedaannya dalam konteks tujuan militer kita.
Hoaks Ancaman Rudal Antarbenua
Kebohongan Trump lainnya yang sangat krusial adalah klaim bahwa rudal Iran akan segera mencapai daratan Amerika Serikat dalam waktu dekat. Padahal, penilaian intelijen DIA menegaskan bahwa kemampuan rudal balistik antarbenua (ICBM) Iran baru mungkin tercapai pada tahun 2035, bukan dalam hitungan hari.
Direktur Eksekutif Arms Control Association, Daryl G. Kimball, pada Maret 2026 membantah keras narasi Trump mengenai hak kepemilikan senjata nuklir dalam perjanjian JCPOA 2015.
Perjanjian nuklir tersebut tidak melegitimasi hak Iran untuk memiliki senjata nuklir, baik yang canggih maupun yang biasa. Sebaliknya, tujuan utama perjanjian tersebut adalah untuk memastikan mereka tidak dapat melakukannya.
Direktur Jenderal IAEA, Rafael Grossi, juga menambahkan pada 2 Maret 2026 bahwa pihaknya tidak melihat adanya program terstruktur dari Iran untuk memproduksi senjata nuklir setelah serangan Juni 2025. Fakta ini meruntuhkan alasan “ancaman segera” yang selalu digunakan Trump sebagai tameng politik.
Rakyat Amerika kini dihadapkan pada kenyataan pahit bahwa kebijakan luar negeri negara disetir oleh retorika hiperbola yang mengabaikan prosedur konstitusional. Penegakan kebenaran informasi menjadi harga mati agar kedaulatan bangsa tidak digadaikan demi ambisi pribadi penguasa yang haus perang. (*)
