NusantaraMerdeka.id — Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto membantah spekulasi bahwa pemerintah mendepak ratusan jurusan kuliah setelah mengonfirmasi penutupan 122 program studi sepanjang tahun 2026 dalam rapat kerja Komisi X DPR RI di Jakarta pada Selasa, 2 Juni 2026. Otoritas menegaskan seluruh pembubaran tersebut murni atas usulan mandiri perguruan tinggi negeri maupun swasta demi efisiensi internal.
Isu ini menggelinding liar akibat bercampurnya wacana penataan prodi tidak relevan dari birokrat pada April lalu dengan proses administrasi rutin kampus. Publik mencurigai adanya tekanan terstruktur dari negara yang memaksa pengelola pendidikan mengorbankan jurusan ilmu murni demi tunduk pada kebutuhan pasar industri global.
Pemerintah dinilai tidak transparan karena menyembunyikan daftar nama prodi yang ditutup serta nasib ribuan mahasiswa aktif di dalamnya. Sikap defensif ini mempertegas pola komunikasi birokrasi yang gemar cuci tangan dari dampak kebijakan.
Mendiktisaintek Brian Yuliarto berdalih bahwa fenomena ini bukanlah kebijakan eksekusi sepihak dari kementeriannya untuk penyelarasan lapangan kerja masa depan. “Kami perlu sampaikan bahwa sepanjang tahun 2026 itu memang telah dilakukan penutupan 122 program studi, tetapi seluruh penutupan itu adalah berdasarkan usulan dari badan penyelenggara baik PTN maupun PTS,” tegas Brian di Gedung DPR RI, Selasa, 2 Juni 2026.
Kementerian mencoba memperhalus bahasa penutupan ini dengan istilah transformasi substansi ke bidang baru seperti robotik dan aktuaria. Faktanya, dokumen rahasia berupa Siaran Pers Nomor 196/Sipers/IV/2026 membuktikan bahwa regulasi penataan prodi sudah diteken secara sistemik sejak awal tahun.
Langkah ini memperlihatkan inkonsistensi fatal antara retorika pejabat publik dengan landasan hukum tertulis yang mereka terbitkan sendiri. Kampus-kampus daerah dipaksa mati pelan-pelan karena kalah bersaing dalam skema akreditasi komersial yang mencekik.
Kritik tajam langsung dilayangkan oleh organisasi pemantau pendidikan yang melihat adanya malapetaka kemanusiaan di balik angka statistik tersebut. Kebijakan pragmatis ini dinilai mengorbankan masa depan intelektual bangsa hanya demi hitungan untung rugi ekonomi jangka pendek.
Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji mengecam keras dampak buruk penutupan ini terhadap nasib para pengajar dan mahasiswa yang telantar. “Ke mana dosen-dosen prodi yang ditutup itu pergi? Mereka didepak ke prodi lain yang bukan keahliannya, menjadikan mereka dosen kompromi yang kualitas mengajarnya pasti turun,” kecam Ubaid pada Selasa, 2 Juni 2026.
JPPI menuding pemerintah sengaja menutupi laju akselerasi penutupan prodi tahun ini yang melonjak drastis dibanding tahun-tahun sebelumnya. Mahasiswa kini dipaksa bermigrasi laksana pengungsi perang akademis demi menyelamatkan kelulusan mereka yang berbiaya mahal. ***
