nusantaramerdeka.id — Zulkifli Hasan menepis tudingan bahwa kebijakan masa jabatannya sebagai Menteri Kehutanan 2009–2014 menyebabkan banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025. Respons itu ia sampaikan dalam podcast CURHAT BANG bersama Denny Sumargo yang tayang di YouTube dan dikutip Rabu (3/12/2025).
“Kalau saya dikatakan Indonesia rusak karena Zulkifli Hasan, saya tersanjung. Begitu berkuasa kah saya?” ujarnya. Ia menilai anggapan tersebut tidak masuk akal. Kalimatnya tegas. Ia menolak dijadikan simbol kerusakan ekologis nasional.
Ia menegaskan pembukaan lahan pada masa jabatannya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pangan lebih dari 280 juta penduduk. Situasi impor pangan saat itu, kata Zulhas, menuntut negara membuka ruang produksi. “Kita harus penuhi kebutuhan hidup manusia,” katanya.
Kebijakan Lahan dan Kontroversi Tesso Nilo
Zulhas mengakui perambahan Taman Nasional Tesso Nilo tidak tertangani cepat. Ia menyebut kawasan itu kini dikuasai jutaan hektare lahan ilegal. “Ada empat juta hektare sekarang, bisa sampai lima–enam juta hektare dan ilegal,” ujarnya. Ia mengapresiasi langkah Presiden Prabowo yang dianggap mempercepat pemulihan kawasan.
Tekanan Regulasi Global
Ia juga menyinggung aturan European Union Deforestation Regulation (EUDR) yang menurutnya mempersulit komoditas sawit, karet, dan kopi. “Kalau kirim kopi saja harus dicek dulu tanamnya di mana. Kan permainan ini,” ucapnya.
Zulhas menutup dengan menyatakan kerusakan ekologi tidak bisa dibebankan pada satu orang. Menurutnya, faktor nasional hingga tekanan global ikut berperan. ***
