Jayawijaya, NusantaraMerdeka.id – TPNPB-OPM mengklaim bertanggung jawab atas penembakan seorang warga yang dituding sebagai agen intelijen militer Indonesia di Jalur Trans Wamena-Nduga, Jayawijaya, Papua Pegunungan, Selasa (15/9/2026). Klaim tersebut disampaikan Juru Bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom, sementara Komnas HAM sebelumnya mendesak kelompok bersenjata menghentikan serangan dan kekerasan terhadap warga sipil.
OPM Klaim Bertanggung Jawab atas Penembakan
Sebby Sambom mengatakan Manajemen Markas Pusat TPNPB telah menerima laporan dari Panglima TPNPB Kodap III Ndugama Derakma mengenai penembakan tersebut. Menurut klaim TPNPB-OPM, korban merupakan warga yang berprofesi sebagai sopir.
“Manajemen Markas Pusat TPNPB telah menerima laporan resmi dari Panglima TPNPB Kodap III Ndugama Derakma, pada hari ini bahwa kami bertanggung jawab atas penembakan terhadap agen intelijen militer Indonesia yang berprofesi sebagai sopir di Jalur Trans Wamena-Nduga,” kata Sebby melalui siaran pers yang diterima Republika di Jakarta, Selasa (15/9/2026).
Tudingan korban sebagai agen intelijen merupakan klaim dari TPNPB-OPM. Dalam naskah ini tidak terdapat keterangan independen yang membuktikan tuduhan tersebut.
Sebby juga menyampaikan peringatan kepada warga non-Papua yang disebutnya berlindung di balik profesi sipil. Ia mengatakan kelompoknya akan melakukan penyisiran terhadap pekerja di sejumlah jalur yang menghubungkan wilayah Papua.
Ancaman Ditujukan kepada Pekerja di Sejumlah Jalur
TPNPB-OPM menyebut sejumlah pekerja seperti tukang ojek dan sopir taksi sebagai pihak yang mereka tuding berkaitan dengan intelijen militer Indonesia. Kelompok tersebut memperingatkan mereka agar menghentikan aktivitas.
“Kami juga menyampaikan bahwa warga imigran Indonesia yang bekerja sebagai tukang ojek, sopir taksi dan seterusnya agar menghentikan aktivitasnya. Karena jika kedapatan kami akan siap tembak mati karena itu bagian dari agen-agen intelijen militer Indonesia,” ujar Sebby.
Sebby menyebut jalur Trans Wamena-Nduga, Wamena-Tolikara, Wamena-Yalimo, dan Wamena-Jayapura sebagai wilayah yang akan menjadi perhatian kelompoknya. Ia juga meminta Orang Asli Papua tidak membantu otoritas keamanan ataupun pasukan TNI-Polri.
TPNPB-OPM bahkan mengingatkan warga agar tidak terlibat dalam proses evakuasi korban penembakan. Pada saat yang sama, Sebby menyatakan pasukan TNI-Polri dipersilakan melakukan evakuasi terhadap korban.
Komnas HAM Desak Kekerasan terhadap Warga Dihentikan
Desakan penghentian kekerasan sebelumnya disampaikan Komnas HAM setelah tiga ASN Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya tewas dalam penembakan yang disebut terjadi pada pekan sebelumnya.
Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menegaskan bahwa status ASN tidak menghilangkan kedudukan seseorang sebagai warga sipil. Karena itu, perlindungan terhadap mereka tetap melekat dalam situasi konflik bersenjata.
“Komnas HAM mendesak KSB (Kelompok Separatis Bersenjata) di Papua untuk menghentikan segala bentuk serangan, pembunuhan, ancaman, intimidasi, maupun tindakan kekerasan terhadap warga sipil,” kata Anis, Senin (14/9/2026).
Menurut Anis, tudingan bahwa korban merupakan bagian dari intelijen militer Indonesia harus didasarkan pada fakta yang benar. Tuduhan semacam itu, kata dia, tidak dapat menjadi pembenaran untuk merampas nyawa seseorang.
“Status sebagai ASN atau pegawai pemerintah tidak menghilangkan kedudukannya sebagai warga sipil,” ujar Anis.
Anis juga menegaskan bahwa perlindungan warga sipil harus ditempatkan di atas kepentingan maupun tujuan politik dari pihak-pihak yang berkonflik. Pernyataan tersebut disampaikan Komnas HAM sebagai respons atas tewasnya tiga ASN yang disebut tidak mengambil bagian dalam permusuhan.
Penembakan Warga Kembali Diklaim TPNPB-OPM
Kasus penembakan yang diklaim TPNPB-OPM tersebut muncul tidak lama setelah kelompok yang sama mengaku bertanggung jawab atas tewasnya tiga ASN di Jayawijaya. Dalam sejumlah serangan yang disebut dalam naskah, korban dituding sebagai agen intelijen militer Indonesia.
Rangkaian klaim tersebut membuat isu keselamatan warga sipil kembali menjadi perhatian. Namun, identitas korban terbaru, kondisi lokasi secara lengkap, serta hasil penyelidikan aparat mengenai siapa pelaku penembakan belum dijelaskan dalam informasi yang tersedia.
Hingga perkembangan terakhir dalam naskah, TPNPB-OPM tetap menyatakan bertanggung jawab atas penembakan di Jalur Trans Wamena-Nduga, sementara Komnas HAM telah menyerukan penghentian serangan, pembunuhan, ancaman, intimidasi, dan kekerasan terhadap warga sipil.
