nusantaramerdeka.id — Presiden Prabowo Subianto menunjukkan ketegasan tanpa kompromi dengan mencopot dan menyerahkan tiga pimpinan Badan Gizi Nasional kepada penegak hukum akibat korupsi anggaran pangan. Sikap tegas ini disampaikan dalam pidato nasional di Sentul pada Rabu (3/6/2026).
Pemberantasan praktik lancung ini menjadi sinyal kuat bahwa kedekatan personal tidak akan menjadi tameng pelindung pidana. Kepala negara memilih berdiri tegak membela hak hidup dan pemenuhan gizi anak-anak sekolah.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menggilas habis para pemburu rente yang berani menyabotase program prioritas negara. “Saya tidak mau NKRI dilecehkan, saya tidak mau uang rakyat dicuri, dan tidak ada pengecualian,” pekiknya di hadapan belasan ribu penggerak program, Rabu (3/6/2026).
Langkah hukum ini sekaligus meruntuhkan sandiwara formalitas birokrasi yang selama ini menghambat kemajuan bangsa. Pembersihan total pada tubuh lembaga negara mutlak dilakukan demi mengamankan uang rakyat senilai ratusan triliun.
Tindakan berani ini membongkar fakta mengejutkan mengenai rekam jejak para tersangka yang ternyata baru menerima penghargaan negara. Eks Kepala BGN Dadan Hindayana tercatat menerima anugerah Bintang Jasa Utama dari presiden pada Februari lalu.
Hanya dalam rentang waktu 109 hari saja, sang akademisi berbalik arah mengenakan rompi tahanan kejaksaan. Keberanian presiden menandatangani surat pencopotan membuktikan bahwa hukum di Indonesia tidak lagi tumpul ke atas.
Prabowo mengakui rasa perih mendalam saat harus menindak orang-orang kepercayaan yang dipilihnya secara langsung untuk mengabdi. “Waktu saya tanda tangan, berat, ini orang yang saya angkat, ini orang saya kasih bintang, saya kasih pangkat,” akunya sambil menghela napas panjang, Rabu (3/6/2026).
Namun kepentingan pertahanan generasi masa depan jauh melampaui rasa iba terhadap individu yang berkhianat. Fondasi penegakan hukum yang kokoh dibentuk dari keberanian mengeksekusi para koruptor struktural tanpa pandang bulu.
Guna memastikan kebocoran anggaran tidak terulang kembali, pemerintah langsung menginstruksikan penguatan logistik operasional lembaga pengawas. Dukungan penuh berupa personel tambahan dan anggaran tak terbatas diberikan secara terbuka.
BPKP, PPATK, dan Kejaksaan Agung kini memegang kendali penuh untuk menelusuri setiap jengkal transaksi gelap para koruptor. Kedaulatan fiskal negara wajib dipertahankan sampai titik darah penghabisan demi kesejahteraan rakyat. *** ***
