nusantaramerdeka.id — Pemerintah Indonesia melalui Duta Besar untuk PBB, Umar Hadi, secara resmi melayangkan tuntutan keras agar Perserikatan Bangsa-Bangsa melakukan investigasi langsung dan independen atas gugurnya tiga prajurit TNI di Lebanon Selatan.
Langkah diplomatik tegas ini diambil setelah konvoi pasukan perdamaian UNIFIL menjadi sasaran serangan mematikan dalam dua insiden berturut-turut pada 29 dan 30 Maret 2026 di tengah eskalasi konflik antara Israel dan Hezbollah.
Tolak Dalih Israel dan Desak Pertanggungjawaban
Dalam rapat darurat Dewan Keamanan PBB di New York, Rabu, 1 April 2026, Dubes Umar Hadi menegaskan bahwa Indonesia tidak akan menerima verifikasi sepihak atau alasan apa pun dari pihak militer Israel terkait insiden tersebut.
Data resmi menunjukkan Praka Farizal Rhomadhon gugur pada Minggu, 29 Maret, disusul oleh Serda Rama Wahyudi dan satu rekan berpangkat Serda lainnya yang tewas ditembak pada Senin, 30 Maret 2026, di Sektor Timur Lebanon.
Indonesia memandang serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian sebagai pelanggaran berat hukum internasional yang memerlukan tindakan hukum konkret dari masyarakat global terhadap para pelakunya.
“Saya ingin mempertegas, kami menuntut investigasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, bukan dalih dari Israel,” tegas Duta Besar Umar Hadi pada sidang PBB, 1 April 2026.
Pelanggaran Resolusi 1701 dan Desakan Internasional
Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, mengutuk keras agresi militer di wilayah Lebanon Selatan dan telah menghubungi pihak UNIFIL untuk memastikan proses penyelidikan berjalan secara transparan tanpa intervensi pihak luar.
Sekjen PBB Antonio Guterres menyatakan bahwa serangan terhadap UNIFIL merupakan pelanggaran nyata terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701 yang seharusnya menjadi landasan stabilitas di wilayah perbatasan tersebut.
Dukungan internasional terus mengalir, termasuk dari Prancis yang turut mengajukan rapat darurat demi memastikan perlindungan maksimal bagi seluruh personel perdamaian yang bertugas di medan konflik.
“Kami meminta investigasi penuh oleh UNIFIL untuk menemukan sumber insiden ini,” ujar Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pernyataan resminya pada 31 Maret 2026. ***
