nusantaramerdeka.id – Banjir besar yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat memicu gugatan publik terhadap jejak kebijakan kehutanan era Zulkifli Hasan. Gelombang kritik itu mencuat setelah warganet menautkan kerusakan ekologis di hulu dengan maraknya izin pelepasan kawasan hutan yang terbit saat Zulkifli menjabat Menteri Kehutanan pada periode 22 Oktober 2009 hingga 1 Oktober 2014. Sorotan publik menilai banjir kali ini bukan sekadar bencana alam, melainkan akumulasi kebijakan yang dianggap abai terhadap keselamatan rakyat.
Akun Instagram @ootd_balqishumaira77, pada Senin (1/12/2025), menyebut pelepasan kawasan hutan era tersebut sebagai pangkal kerusakan. Kritik itu sejalan dengan data Greenomics Indonesia yang menunjukkan bahwa pelepasan kawasan hutan masa Zulkifli mencapai 1,64 juta hektare, terbesar dibanding masa Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan periode pertama pemerintahan Joko Widodo. Pada periode yang sama, 859 izin HTI, HTR, dan IUPHHK diterbitkan dengan total luas lebih dari 12 juta hektare.
Keputusan yang paling banyak disorot adalah SK 673/Menhut-II/2014 tertanggal 8 Agustus 2014 yang mengubah status 1,63 juta hektare kawasan hutan di Riau menjadi bukan kawasan hutan. Sejumlah kajian menyebut keputusan ini sebagai “pemutihan massal” karena mengubah lahan-lahan bermasalah menjadi legal. Efeknya kini diamati publik ketika banjir besar membawa ribuan kayu gelondongan dari area yang sebelumnya disebut mengalami deforestasi.
Sorotan global kembali mengarah ke Zulkifli setelah potongan dokumenter Years of Living Dangerously viral. Dalam wawancara tahun 2014 itu, aktor Harrison Ford menegaskan, “Hanya 18 persen hutan yang tersisa di Tesso Nilo,” seraya menunjukkan jalur illegal logging dari udara. Zulkifli menjawab kala itu bahwa pemerintah sedang berupaya memperbaiki kondisi. Namun Ford menilai kerusakan tersebut sudah terjadi bertahun-tahun dan membutuhkan tindakan jauh lebih cepat.
Publik kini menggugat konsistensi kebijakan kehutanan negara. Banjir yang menyapu Sumatera dianggap sebagai alarm keras bahwa izin-izin pelepasan kawasan hutan di masa lalu membawa dampak langsung terhadap keselamatan warga hari ini. (*)
