nusantaramerdeka.id — Seorang siswa kelas IV SD di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), berinisial YBS (10), ditemukan tewas gantung diri akibat tak mampu membeli buku tulis dan pulpen seharga Rp10.000 pada Rabu (4/2/2026). Peristiwa memilukan ini memicu reaksi keras dari Pemerintah Pusat yang meminta birokrasi daerah berhenti menutup mata terhadap penderitaan rakyat kecil di akar rumput.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa insiden ini tidak boleh terulang kembali di tengah komitmen pemerintah memperkuat jaring pengaman sosial. Muhaimin menginstruksikan seluruh jajaran pemerintahan, baik pusat maupun daerah, untuk lebih peka dan membuka jalur komunikasi selebar-lebarnya bagi warga yang membutuhkan bantuan darurat.
“Saya sudah minta kepada seluruh jajaran untuk betul-betul terbuka. Apabila memang membutuhkan bantuan alat tulis, bantuan apa pun, itu harus segera ditangkap dan disampaikan. Jangan sampai beban ekonomi tidak tersampaikan kepada pejabat atau tokoh masyarakat,” tegas Muhaimin saat ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Evaluasi Kemiskinan Struktural
Tragedi ini terungkap setelah korban meninggalkan surat perpisahan dalam bahasa daerah Bajawa untuk ibunya, MGT (47). Dalam surat tersebut, YBS mengungkapkan kekecewaannya karena kebutuhannya akan perlengkapan sekolah tidak terpenuhi, sembari meminta sang ibu yang bekerja serabutan untuk tidak menangisi kepergiannya.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko menyoroti kasus ini sebagai alarm keras atas kemiskinan struktural yang masih menjerat wilayah 3T. Menurutnya, anggaran sebesar Rp24,9 triliun yang dialokasikan pada tahun 2026 untuk program Sekolah Rakyat harus benar-benar menyentuh kebutuhan dasar siswa, bukan sekadar pembangunan fisik gedung.
“Kasus di Ngada menunjukkan perlunya mata dan telinga yang lebih peka di tingkat akar rumput. Sekolah harus menjadi ruang aman yang mampu melakukan deteksi dini terhadap tekanan psikologis anak,” ujar Singgih pada Rabu (4/2/2026). Ia mendesak agar program bantuan seperti PKH, KIP, dan Sekolah Rakyat diintegrasikan secara akurat agar tidak ada lagi nyawa anak bangsa yang melayang hanya karena persoalan alat tulis. (*)
