NusantaraMerdeka.id - Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) memperkuat komunikasi dengan masyarakat, bukan hanya untuk menyampaikan program pemerintah, tetapi juga menampung kritik dan keluhan publik. Arahan itu disampaikan saat Prabowo memanggil Kepala Bakom Syahganda Nainggolan dan Wakil Kepala Bakom Fadli Tri Hartono di kediamannya pada Minggu (4/10/2026).
Bakom Pemerintah Diminta Tak Sekadar Sampaikan Kebijakan
Pertemuan Prabowo dengan Syahganda dan Fadli dikonfirmasi melalui akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet. Pertemuan tersebut membahas penguatan peran Bakom dalam menyampaikan program, hasil, dan manfaat kebijakan pemerintah kepada masyarakat.
Namun, fungsi komunikasi yang diinginkan Prabowo tidak berhenti pada penyampaian informasi. Bakom juga diminta membangun komunikasi yang lebih dekat dengan masyarakat sehingga pemerintah dapat mengetahui persoalan yang muncul di lapangan.
Sekretariat Kabinet menyebut Prabowo menekankan pentingnya penggunaan bahasa sederhana agar komunikasi pemerintah mudah dipahami. Pemerintah juga diminta menjelaskan bukan hanya apa yang dikerjakan, tetapi arah dan pemikiran di balik setiap kebijakan.
Kritik Masyarakat Harus Diteruskan ke Pemerintah
Prabowo secara khusus mengingatkan Bakom agar membuka ruang bagi masukan, keluhan, dan kritik masyarakat. Masukan tersebut kemudian harus diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait, termasuk kepada Presiden.
"Presiden juga mengingatkan agar Badan Komunikasi Pemerintah tidak hanya menyampaikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga mendengarkan masukan, keluhan, dan kritik masyarakat untuk kemudian diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait, termasuk kepada Presiden," tutur Setkab.
Arahan tersebut membuat posisi Bakom tidak semata-mata sebagai saluran informasi pemerintah. Lembaga ini juga dituntut berfungsi sebagai penghubung agar persoalan yang dirasakan masyarakat dapat masuk ke dalam proses kerja pemerintahan.
Pola komunikasi seperti itu penting karena tidak semua masalah masyarakat menjadi viral di media sosial. Keluhan dari petani, nelayan, penyandang disabilitas, maupun warga di daerah terpencil bisa saja tidak mendapat perhatian luas, meski berdampak langsung terhadap kehidupan mereka.
Bakom Pemerintah Bisa Menjadi Radar Masalah Publik
Indonesia sebenarnya sudah memiliki berbagai kanal untuk menerima pengaduan masyarakat, mulai dari SP4N-LAPOR!, Ombudsman, pusat layanan kementerian, kanal pemerintah daerah, media massa hingga media sosial.
Ombudsman bahkan menerima lebih dari 23.000 pengaduan masyarakat sepanjang 2025. Data tersebut tidak hanya dapat dilihat sebagai kumpulan laporan, tetapi juga berpotensi menunjukkan pola persoalan pelayanan publik yang perlu mendapat perhatian pemerintah.
Dalam konteks itu, Bakom dapat berperan sebagai radar pemerintahan dengan menghubungkan berbagai informasi dari masyarakat kepada instansi yang memiliki kewenangan. Teknologi kecerdasan buatan dapat membantu mengelompokkan keluhan, menemukan pola berulang, dan mendeteksi peningkatan isu secara lebih cepat.
Meski demikian, percakapan digital tidak bisa menjadi satu-satunya ukuran. Pemerintah tetap perlu menggabungkan informasi digital dengan laporan pemerintah daerah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, komunitas profesi, wartawan lokal, dan sumber lapangan lainnya.
Dengan cara tersebut, respons pemerintah tidak hanya mengikuti isu yang paling ramai dibicarakan, tetapi juga mempertimbangkan persoalan yang mungkin belum mendapat sorotan nasional.
Keluhan Tidak Cukup Hanya Diterima
Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap persoalan memiliki tindak lanjut yang jelas. Setelah sebuah isu teridentifikasi, perlu ada kementerian atau lembaga yang bertanggung jawab, langkah penanganan, serta pembaruan informasi kepada masyarakat.
Bakom tidak perlu mengambil alih pekerjaan teknis kementerian dan lembaga. Perannya dapat diarahkan untuk memastikan informasi mengenai persoalan, proses penanganan, dan perkembangan penyelesaiannya tersampaikan secara konsisten kepada publik.
Dalam persoalan pangan, misalnya, pemerintah dapat memeriksa keluhan dengan data stok, distribusi, harga, serta kondisi konsumen. Sementara dalam persoalan pelayanan publik, laporan masyarakat perlu dibandingkan dengan kondisi lapangan agar respons pemerintah tidak semata-mata berdasarkan tekanan di media sosial.
Pola tersebut juga dapat mencegah komunikasi pemerintah menjadi sekadar respons terhadap viralitas. Pemerintah tetap perlu mendengar suara yang keras, tetapi pada saat bersamaan tidak boleh mengabaikan kelompok masyarakat yang memiliki akses terbatas untuk menyampaikan keluhan.
Syahganda Nainggolan Punya Tantangan Membuktikan Peran Bakom
Pelantikan Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Bakom memberikan momentum untuk membangun pola komunikasi pemerintah yang lebih terbuka dan dialogis. Latar belakangnya sebagai aktivis yang terbiasa menyampaikan pandangan kritis menjadi modal dalam memahami pentingnya komunikasi dua arah.
Komitmen untuk membangun dialog, memanfaatkan kecerdasan buatan, dan menjadikan komunikasi sebagai alat persatuan nasional kini perlu diterjemahkan ke dalam pola kerja yang terukur.
Ukuran keberhasilan Bakom pada akhirnya bukan hanya seberapa banyak program pemerintah diberitakan atau seberapa luas konten pemerintah menjangkau masyarakat. Yang lebih penting adalah kemampuan mendeteksi persoalan, menghubungkan keluhan dengan instansi yang berwenang, serta memastikan masyarakat memperoleh informasi mengenai tindak lanjutnya.
Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menekankan pentingnya komunikasi pemerintah yang terbuka, dialogis, dan berkesinambungan antara pemerintah, media, dan masyarakat agar kebijakan dapat dipahami secara utuh sekaligus memastikan aspirasi masyarakat didengar pemerintah.
