NusantaraMerdeka.id - Klaim tentang Unit 4000 IRGC yang disebut berkaitan dengan Indonesia berkembang dari sebuah laporan media asing menjadi pemberitaan di sejumlah media nasional dalam beberapa pekan terakhir. Informasi tersebut belum terbukti dan masih bertumpu pada sumber anonim, tetapi telah memicu bantahan organisasi di Indonesia serta Kedutaan Besar Iran di Jakarta.
Perkembangan ini membuat isu Unit 4000 IRGC tidak lagi semata-mata berkaitan dengan konflik Iran-Israel. Narasi tersebut ikut masuk ke ruang informasi Indonesia ketika Presiden Prabowo Subianto memperingatkan adanya ancaman disinformasi dan serangan siber.
Unit 4000 IRGC Masuk Pemberitaan Indonesia
Laporan mengenai Unit 4000 IRGC pertama kali diterbitkan Iran International pada 31 Agustus 2026. Media tersebut kemudian memuat klaim lanjutan mengenai komandannya, Rahman Moghaddam.
Di Indonesia, Sindonews mengulas laporan tersebut pada 10 September dengan judul yang menggunakan tanda tanya. Empat hari kemudian, CNBC Indonesia ikut mengutip laporan serupa sembari mencatat belum adanya tanggapan dari pihak Iran.
Rangkaian pemberitaan itu menunjukkan bagaimana sebuah informasi yang belum terverifikasi dapat bergerak lintas media dan negara. Pengutipan berulang membuat sebuah klaim semakin dikenal publik, tetapi tidak otomatis meningkatkan statusnya menjadi fakta.
Klaim Unit 4000 IRGC Memicu Bantahan
Pihak yang pertama kali terdampak di Indonesia adalah Ahlulbait Indonesia (ABI). Nama sejumlah tokohnya disebut dalam laporan mengenai Unit 4000 IRGC, sehingga organisasi tersebut menyampaikan bantahan pada 13 September.
ABI menilai informasi yang bersumber dari pihak anonim tetap harus diuji. Mereka juga menyayangkan tidak adanya kesempatan konfirmasi sebelum nama tokohnya dimuat dalam pemberitaan.
Kedutaan Besar Iran di Jakarta kemudian memberikan bantahan pada 25 September. Kedubes Iran menyebut laporan tersebut tidak kredibel dan menilai media Indonesia yang memuat ulang informasi itu telah menyimpang dari etika jurnalistik.
Bagaimana Perang Proksi Informasi Bekerja
Dalam kajian hubungan internasional, perang proksi menggambarkan kondisi ketika pihak tertentu berupaya memengaruhi konflik tanpa terlibat secara langsung. Dalam konteks informasi, pengaruh tersebut dapat bergerak melalui media, akun media sosial, atau kanal lokal yang mengangkat kembali sebuah klaim.
Pola seperti itu membuat ruang informasi menjadi bagian dari arena persaingan. Publik menjadi sasaran perebutan persepsi, sementara pihak yang menyebarkan atau mengutip informasi belum tentu mengetahui keseluruhan kepentingan di balik narasi tersebut.
Dalam kasus Unit 4000 IRGC, persoalannya menjadi lebih rumit karena laporan awal menggunakan sumber tanpa nama dan belum mendapatkan verifikasi dari otoritas Indonesia. Karena itu, status informasi tersebut tetap harus ditempatkan sebagai klaim, bukan fakta yang sudah terbukti.
Jejak Informasi Iran dan Bantahan soal Media
Kedutaan Besar Iran menyebut Iran International sebagai media yang didanai Israel. Namun, catatan mengenai sumber pendanaan media tersebut memiliki versi yang berbeda.
The Guardian pada 2018 pernah melaporkan bahwa Iran International didanai sebuah perusahaan yang direkturnya memiliki kedekatan dengan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman. Iran International sendiri membantah memiliki hubungan dengan pemerintah mana pun.
Di sisi lain, Iran juga memiliki catatan mengenai operasi pengaruh di ruang digital. Pada 2019, Meta menghapus 513 halaman, grup, dan akun yang disebut berasal dari jaringan terkait Iran dan beroperasi di sejumlah negara, termasuk Indonesia.
Menurut laporan tersebut, pengelola jaringan menyamar sebagai warga lokal dan menggunakan media rekaan. Catatan ini memperlihatkan bahwa operasi pengaruh di ruang informasi bukan hanya menjadi tuduhan terhadap satu pihak.
Ancaman Siber Lebih Mudah Dipantau daripada Operasi Narasi
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat 5,16 miliar anomali trafik internet sepanjang 2025. Angka tersebut setara dengan sekitar 182 potensi serangan per detik.
Pada 1 Januari hingga 15 April 2026, jumlah anomali trafik yang tercatat mencapai 1,52 miliar. Namun, kemampuan pemantauan BSSN disebut belum mencakup 10 persen dari seluruh trafik nasional.
Data tersebut juga tidak secara langsung mengukur operasi pengaruh melalui pemberitaan. Anomali trafik lebih berkaitan dengan ancaman teknis, seperti perangkat lunak jahat, sehingga narasi yang beredar melalui produk jurnalistik dapat berada di wilayah yang berbeda.
Kementerian Komunikasi dan Digital mengidentifikasi 1.890 konten hoaks pada 20 Oktober 2024 hingga 6 Desember 2025. Klaim seperti laporan Unit 4000 IRGC memiliki karakter berbeda karena muncul melalui media berbadan hukum dan dikemas sebagai produk jurnalistik.
Pengamat pertahanan Laksamana Muda TNI (Purn.) Surya Wiranto sebelumnya menilai Indonesia masih perlu mengejar kemampuan negara lain dalam menghadapi perkembangan ancaman informasi.
"Kita agak tertinggal sedikit ya dari negara lain, tapi kita berusaha untuk tetap menyesuaikan," kata Surya kepada SINDOnews pada 16 September.
Peringatan Prabowo soal Disinformasi
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya memperingatkan bahwa Indonesia dapat menghadapi serangan yang tidak hanya berbentuk serangan fisik. Disinformasi dan berita bohong juga disebut sebagai bagian dari ancaman yang mulai muncul.
"Kita bisa diserang dan sudah mulai diserang melalui siber, melalui disinformasi, melalui berita-berita bohong," kata Prabowo dalam upacara HUT ke-81 TNI di Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (5/10).
Pernyataan tersebut relevan dengan perkembangan informasi mengenai Unit 4000 IRGC karena isu tersebut telah bergerak melalui sejumlah lapisan media sebelum memperoleh verifikasi resmi. Sampai tahap ini, penelusuran redaksi belum menemukan tanggapan resmi dari Kementerian Luar Negeri, BIN, TNI, maupun BSSN mengenai klaim tersebut.
Di tengah situasi itu, perkembangan konflik Iran-Amerika Serikat juga masih menjadi perhatian internasional. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengisyaratkan aksi militer terhadap Iran dapat berlanjut setelah pemilu sela 3 November jika negosiasi gagal.
Sebelumnya, pada November 2022, kapal perang Iran IRINS Dena-75 sempat bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, dalam misi perdamaian. Kini, nama pelabuhan yang sama muncul dalam narasi terkait Unit 4000 IRGC, tetapi hingga saat ini belum ada otoritas Indonesia yang memverifikasi klaim tersebut.
