NusantaraMerdeka.id - Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben Gvir, memicu kecaman internasional setelah mengunggah video yang memperlihatkan pembangunan fasilitas tiang gantungan untuk mengeksekusi warga Palestina yang divonis dalam kasus terorisme. Pernyataan Ben Gvir dalam video tersebut mendapat sorotan keras dari sejumlah negara, termasuk Prancis dan Jerman, serta Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.
Dalam video yang dilaporkan The Guardian, Ben Gvir terlihat menunjuk fondasi bangunan yang sedang dikerjakan sambil menyatakan bahwa lokasi tersebut akan digunakan untuk menggantung orang yang disebutnya sebagai teroris. Fasilitas itu juga disebut akan dilengkapi bilik pandang bagi keluarga korban untuk menyaksikan eksekusi.
Prancis Kecam Pernyataan Itamar Ben Gvir
Kecaman terhadap Itamar Ben Gvir datang ketika Prancis sebelumnya telah menjatuhkan sanksi terhadapnya. Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot menyebut pernyataan Ben Gvir tidak dapat diterima dan tidak manusiawi, sekaligus menegaskan alasan negaranya mengambil tindakan terhadap menteri Israel tersebut.
Barrot sebelumnya mengatakan komentar terbaru Ben Gvir menjadi alasan yang memperkuat keputusan Prancis memberikan sanksi. Paris juga melarang Ben Gvir memasuki wilayah Prancis sejak Mei 2026.
Respons Prancis menjadi bagian dari tekanan yang lebih luas terhadap Ben Gvir. Pemerintah negara tersebut juga membuka kemungkinan tindakan tambahan terhadap warga Israel yang terlibat kekerasan terhadap warga Palestina di Tepi Barat.
Jerman Sebut Pernyataan Ben Gvir Langgar Hukum Internasional
Kanselir Jerman Friedrich Merz juga mengecam pernyataan Ben Gvir. Pemerintah Jerman menyebut seruan menteri Israel tersebut sebagai seruan tidak manusiawi yang melanggar hukum internasional dan tidak dapat diterima.
Kecaman dari Berlin menambah tekanan diplomatik terhadap Ben Gvir setelah sejumlah pemerintah Eropa sebelumnya mengambil atau mempertimbangkan langkah pembatasan terhadap politikus sayap kanan Israel tersebut. Pemerintah Jerman juga menyatakan Uni Eropa akan membahas persoalan sanksi terhadap politikus ekstremis dalam pertemuan para menteri luar negeri.
PBB Soroti Pernyataan yang Dinilai Berbahaya
Sorotan kemudian meluas ke tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengecam pernyataan Ben Gvir yang dinilai mengerikan, melampaui batas, merendahkan kemanusiaan, dan berbahaya.
Kecaman tersebut muncul setelah video pembangunan fasilitas eksekusi dipublikasikan Ben Gvir. The Guardian melaporkan fasilitas itu berkaitan dengan undang-undang hukuman mati baru yang mengatur pelaksanaan hukuman terhadap warga Palestina yang dinyatakan bersalah atas tindak terorisme melalui pengadilan militer.
Undang-undang tersebut menjadi salah satu sumber kontroversi karena ketentuan hukuman mati disebut hanya menyasar warga Palestina melalui sistem pengadilan militer. Aturan itu mewajibkan hukuman mati sebagai pilihan utama, kecuali dalam keadaan khusus hakim dapat menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup.
Sanksi terhadap Ben Gvir dan Tekanan terhadap Israel
Tekanan terhadap Ben Gvir berlangsung bersamaan dengan kritik internasional yang lebih luas terhadap kebijakan Israel di wilayah Palestina. Sejumlah negara Eropa telah menjatuhkan pembatasan terhadap Ben Gvir, sementara Inggris dan negara lainnya juga mengambil tindakan terhadap politikus atau jaringan Israel yang dikaitkan dengan kekerasan di Tepi Barat.
Di tengah situasi tersebut, Israel juga menghadapi kecaman terkait rencana pembangunan permukiman di kawasan E1, di luar Yerusalem. Negara-negara Eropa menilai langkah itu dapat mengganggu kesinambungan wilayah Palestina dan semakin mempersempit prospek solusi dua negara.
Video pembangunan fasilitas eksekusi yang diunggah Ben Gvir kini menambah satu lagi isu yang memicu sorotan internasional terhadap kebijakan dan pernyataan pejabat Israel. Kecaman dari Prancis, Jerman, dan PBB menunjukkan bahwa pernyataan tersebut telah berkembang menjadi persoalan diplomatik yang mendapat perhatian luas.
