nusantaramerdeka.id — Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) merilis peringatan dini terkait fenomena El Nino Godzilla yang diprediksi menghantam Indonesia pada April hingga Oktober 2026. Fenomena iklim ekstrem ini membawa ancaman kekeringan parah yang berpotensi melumpuhkan lumbung pangan nasional, terutama di kawasan Pantura Jawa, Bali, hingga Nusa Tenggara Timur.
Anomali suhu permukaan laut di Samudra Pasifik ekuator diperkirakan memicu penurunan curah hujan hingga 90 persen di wilayah selatan Indonesia. Kondisi ini menjadi alarm keras bagi kedaulatan pangan nasional mengingat sejarah kelam El Nino 2024 yang sempat menyebabkan defisit produksi beras hingga 2,28 juta ton pada awal tahun tersebut.
Pemerintah dituntut bergerak cepat melakukan mitigasi radikal guna menghindari tragedi gagal panen massal yang menghantui jutaan petani. Puncak kekeringan diprediksi terjadi pada periode April-Juli 2026, di mana kenaikan suhu darat mencapai 2 derajat Celcius akan memperparah krisis air bersih di ribuan desa.
Ancaman Nyata di Jalur Pantura
Periset Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, Erma Yulihastin, menegaskan bahwa wilayah Pantura Jawa harus menjadi fokus utama pengawasan karena perannya yang vital bagi suplai pangan. Strategi penanganan harus segera disiapkan sebelum dampak kekeringan mengunci distribusi beras nasional dan memicu lonjakan inflasi pangan yang tidak terkendali.
“Pemerintah perlu mewaspadai dampak kekeringan yang dapat mengancam lumbung pangan nasional di wilayah Pantura Jawa,” tegas Erma Yulihastin dalam pernyataan resminya pada 2 April 2026.
Siaga Banjir di Wilayah Timur
Ironisnya, saat wilayah selatan kerontang, wilayah timur laut seperti Sulawesi, Maluku, dan Halmahera justru diprediksi menghadapi hujan ekstrem yang memicu banjir dan longsor. Ketimpangan iklim ini menuntut manajemen bencana yang terintegrasi agar penanganan kekeringan di Jawa tidak mengabaikan keselamatan warga di wilayah timur Indonesia.
Belajar dari data BNPB, kerusakan lahan sawah akibat bencana iklim mencapai 176.693 hektar dalam kurun waktu 2010-2023. Jika tidak ada langkah nyata dalam pompanisasi dan penguatan cadangan pangan, Indonesia terancam kembali bergantung pada impor beras jutaan ton untuk menambal defisit produksi nasional.
Keberanian pemerintah dalam mengeksekusi kebijakan mitigasi akan diuji oleh fenomena “Godzilla” ini. Tanpa koordinasi lintas sektoral yang lugas, krisis iklim 2026 bukan mustahil akan berubah menjadi krisis sosial dan ekonomi yang mendalam bagi rakyat kecil. ***
