nusantaramerdeka.id — Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat segera memanggil paksa Kementerian Pertahanan dan TNI menyusul tragedi tewasnya lima calon manajer Koperasi Desa Merah Putih. Kelima peserta program negara tersebut meregang nyawa secara mengenaskan saat mengikuti latihan dasar militer.
Parlemen menolak diam melihat hilangnya nyawa warga negara di dalam barak militer. Sikap tegas diambil untuk membongkar tuntas prosedur kepelatihan fisik yang dinilai melampaui batas kewajaran non-militer.
Parlemen Jadwalkan Pemanggilan Penyelenggara Latsarmil
Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Utut Adianto memastikan agenda pemeriksaan terhadap Kemenhan dan TNI sudah masuk dalam jadwal darurat legislatif di kompleks DPR, Jakarta pada Selasa, 30 Juni 2026. Penjelasan komprehensif wajib dibeberkan.
“Segera dalam waktu dekat akan dipanggil,” tegas Utut dengan lugas.
Politikus PDI Perjuangan ini mengingatkan publik agar tidak berspekulasi liar sebelum otoritas memberikan keterangan resmi. Namun, investigasi parlemen tetap berjalan lurus demi transparansi penuh atas tewasnya para calon manajer tersebut.
Desakan Penghentian Pelatihan Model Militer
Gelombang protes dari masyarakat sipil dan organisasi keagamaan kian masif menuntut program fisik berdarah ini dihentikan total. Format pembinaan karakter dituding menjadi tameng atas tindakan indoktrinasi fisik yang keliru.
Ketua DPR Puan Maharani menilai latsarmil bagi pengelola koperasi sangat salah kaprah dan kehilangan substansi manajerial. Evaluasi total tanpa kompromi kini menjadi harga mati yang dituntut oleh parlemen kepada jajaran militer.
“Nanti akan kami tindak lanjut. Kami lihat dulu (evaluasinya),” ucap Puan menanggapi tragedi ini. ***
