nusantaramerdeka.id - Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terbuka menyatakan tidak merasa perlu mematuhi hukum internasional dan hanya akan dipandu oleh moralitas pribadinya dalam menjalankan kekuasaan. Pernyataan provokatif ini muncul di tengah ketegangan global setelah pasukan komando Washington melakukan penculikan terhadap Presiden Venezuela Nicolas Maduro pada Sabtu lalu.
Absolutisme Kekuasaan di Gedung Putih
Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan The New York Times pada Rabu lalu, Trump menegaskan bahwa posisinya sebagai panglima tertinggi tidak akan dibatasi oleh norma-norma global. Ia merasa bahwa insting dan pemikirannya sendiri adalah satu-satunya kompas yang valid dalam mengambil keputusan besar bagi negaranya.
Trump secara eksplisit menolak keterikatan hukum internasional yang dianggapnya justru menghambat kepentingan strategis nasional.
"Moralitas saya sendiri. Pikiran saya sendiri. Itu satu-satunya hal yang dapat menghentikan saya. Saya tidak membutuhkan hukum internasional," tegas Trump kepada para jurnalis.
Meski sempat sedikit melunakkan nada bicaranya saat didesak mengenai norma global, ia segera menambahkan bahwa segala keputusan akhir mengenai penerapan hukum tersebut tetap berada sepenuhnya di bawah otoritas Gedung Putih. Sikap ini menunjukkan pergeseran drastis Amerika menuju kebijakan unilateralisme yang lebih agresif.
Ambisi Greenland dan Keretakan NATO
Langkah Amerika kian memanas dengan niat kuat untuk mengambil alih wilayah otonom Greenland dari tangan Kerajaan Denmark. Wakil Kepala Staf Kebijakan, Stephen Miller, menyatakan kepada CNN bahwa penguasaan Greenland merupakan posisi resmi Washington demi memperkuat aparat keamanan mereka secara menyeluruh.
Trump bahkan menegaskan bahwa lokasi Greenland sangat krusial sehingga kendali penuh atas wilayah tersebut harus berada di tangan pemerintahnya dengan cara apa pun.
Klaim ini memicu reaksi keras dari Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, yang memperingatkan adanya ancaman nyata terhadap stabilitas aliansi pertahanan.
Frederiksen menegaskan bahwa jika Amerika melakukan agresi militer terhadap sesama anggota NATO demi ambisi teritorial, maka eksistensi organisasi tersebut akan berakhir. Ketegangan ini juga memicu pernyataan bersama dari pemimpin Uni Eropa dan Inggris yang berkomitmen untuk membela status kedaulatan Greenland sebagai bagian dari Denmark.
Penangguhan Dukungan Organisasi Internasional
Sejalan dengan visinya, Trump baru saja menandatangani memorandum yang menghentikan dukungan keuangan untuk 66 organisasi dan komisi internasional, termasuk beberapa badan di bawah naungan PBB.
Kebijakan ini menyasar organisasi yang dianggap beroperasi secara bertentangan dengan kedaulatan, keamanan, serta kemakmuran ekonomi nasional. Langkah pemotongan dana ini semakin mempertegas isolasi Amerika dari kerja sama multilateral yang telah berjalan selama puluhan tahun.
Keputusan ekstrem ini diambil tepat setelah peristiwa operasi komando di Venezuela yang mengejutkan dunia. Dengan memegang kendali penuh atas definisi "hukum internasional" versi pribadinya, Trump tampaknya siap mengabaikan protes dari para sekutu di Eropa demi mencapai tujuan geopolitiknya.
Dunia kini mengamati dengan cemas bagaimana kebijakan transaksional dan moralitas personal sang presiden akan mendefinisikan ulang peta keamanan global di masa depan.
