nusantaramerdeka.id — Ribuan massa yang memadati Kantor Gubernur Kalimantan Timur pada Selasa, 21 April 2026, menumpahkan kekecewaan mendalam setelah Gubernur Rudy Mas’ud menolak menemui demonstran secara langsung.
Lebih dari 4.000 gabungan mahasiswa dan masyarakat sipil menuntut evaluasi total terhadap kebijakan anggaran daerah yang dianggap tidak berpihak pada rakyat kecil.
Aksi yang dimulai sejak siang hari di Samarinda ini awalnya berlangsung damai dengan tuntutan utama pemberantasan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Massa mengecam keras penggunaan anggaran fantastis untuk mobil dinas senilai Rp8,5 miliar dan renovasi rumah jabatan yang menelan biaya Rp25 miliar.
Kekecewaan massa memuncak saat malam hari karena tidak ada satupun pejabat teras yang bersedia keluar menemui mereka untuk berdialog secara terbuka.
Situasi berubah mencekam dengan adanya lemparan batu yang kemudian direspon pihak kepolisian menggunakan water cannon untuk membubarkan barisan massa yang bertahan.
Respons Digital dan Tuntutan Hak Angket DPRD
Gubernur Rudy Mas’ud baru memberikan pernyataan resmi melalui unggahan video di akun Instagram pribadinya beberapa jam setelah aksi massa tersebut dibubarkan paksa.
Dalam unggahan tersebut, Rudy menyampaikan permohonan maaf dan mengapresiasi kritik mahasiswa sebagai masukan yang dianggapnya berkelas untuk perbaikan kinerja pemerintah provinsi.
“Kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf tidak bisa menemui langsung,” ujar Rudy Mas'ud, Gubernur Kalimantan Timur, dalam pernyataan videonya pada Selasa malam, 21 April 2026.
Sikap gubernur yang memilih bersembunyi di balik layar ponsel ini memicu kecaman luas dari netizen dan aktivis yang menilai respons digital tersebut tidak memadai.
Intimidasi Jurnalis dan Eskalasi Politik Daerah
Kericuhan di lapangan juga menyisakan catatan kelam bagi kebebasan pers setelah sejumlah organisasi profesi jurnalis melaporkan adanya tindakan intimidasi saat peliputan.
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) bersama IJTI dan PWI mengutuk keras segala bentuk penghalangan kerja jurnalistik yang terjadi di tengah memanasnya situasi di Samarinda.
Ketegangan ini kini merembet ke ranah legislatif di mana desakan agar DPRD Kalimantan Timur menggunakan hak angket atau interpelasi semakin menguat tajam.
Langkah politik tersebut dipicu oleh gaya komunikasi gubernur yang dianggap abai terhadap aspirasi publik dan transparansi penggunaan anggaran daerah yang dinilai mencederai rasa keadilan. ***
