nusantaramerdeka.id – Pengungkapan 26 kosmetik berbahaya oleh BPOM pada periode Oktober–Desember 2025 kembali menyoroti persoalan lama yang terus berulang: pola distribusi ilegal. Bagi pembaca, temuan ini menegaskan bahwa masalah bpom kosmetik tidak berhenti di tahap produksi, tetapi justru menguat pada jalur distribusi yang sulit dikendalikan dan bergerak cepat. Intinya, celah distribusi membuat produk berisiko tetap sampai ke konsumen meski regulasi sudah jelas.
Secara garis besar, BPOM melihat distribusi ilegal sebagai faktor utama yang memperluas dampak pelanggaran kosmetik berbahaya di masyarakat.
Jalur Distribusi yang Bergerak di Luar Sistem Resmi
Berdasarkan pengawasan Triwulan IV 2025, BPOM menemukan kosmetik berbahaya beredar melalui jalur tidak resmi, mulai dari penjualan daring, reseller perorangan, hingga distribusi lintas daerah tanpa dokumen lengkap. Dalam praktiknya, produk dapat berpindah tangan dengan cepat tanpa melalui sarana distribusi yang terdaftar.
Yang kerap luput diperhatikan, banyak pelaku memanfaatkan skema dropship dan penjualan berbasis media sosial. Akibatnya, produk ilegal sulit dilacak sumbernya, sementara konsumen hanya melihat hasil akhir berupa barang siap pakai.
Distribusi Cepat, Pengawasan Tertinggal
Dalam realitas di lapangan, distribusi ilegal berjalan lebih cepat dibanding mekanisme pengawasan. Pada saat yang sama, pelaku usaha kerap mengganti akun, nama toko, atau kemasan produk untuk menghindari penindakan. Artinya, meski satu jalur ditutup, jalur lain segera terbuka.
Dampaknya, kosmetik yang mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, asam retinoat, atau kortikosteroid dapat beredar luas sebelum ditarik dari pasaran. Efek langsungnya dirasakan konsumen yang terpapar risiko kesehatan tanpa menyadari sumber masalahnya.
Strategi Penindakan BPOM terhadap Distribusi Ilegal
Tak berhenti di situ, BPOM melakukan penertiban langsung melalui 76 unit pelaksana teknis di seluruh Indonesia. Penindakan menyasar gudang penyimpanan, jalur distribusi, hingga penjualan ritel dan daring. Dalam sudut pandang ini, distribusi ilegal diposisikan sebagai mata rantai yang sama seriusnya dengan produksi ilegal.
Kepala BPOM Taruna Ikrar menegaskan bahwa penelusuran rantai distribusi dilakukan untuk memastikan tidak ada pelaku yang lolos dari tanggung jawab hukum. Secara hukum, peredaran kosmetik berbahaya melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dengan ancaman pidana hingga 12 tahun penjara atau denda maksimal Rp5 miliar.
Kesimpulannya sederhana, selama pola distribusi ilegal masih dibiarkan bergerak bebas, risiko kosmetik berbahaya akan terus membayangi konsumen.
