nusantaramerdeka.id — Bank Indonesia (BI) dan People’s Bank of China (PBOC) menyepakati enam poin strategis guna memperkuat ketahanan finansial bilateral serta menjaga stabilitas nilai tukar regional dalam pertemuan tingkat tinggi di Shanghai, Tiongkok pada Kamis (11/6). Langkah berani ini diambil untuk mengurangi ketergantungan pada mata uang global dalam transaksi perdagangan kedua negara.
Sinergi kedua bank sentral ini sekaligus mempertegas komitmen Indonesia dan Tiongkok untuk memperluas konektivitas sistem pembayaran lintas batas secara mandiri. Implementasi nyata dari pertemuan ini diproyeksikan akan langsung memperkuat posisi ekonomi Indonesia di kawasan Asia Tenggara.
Pembentukan RMB Clearing Bank di Domestik
Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan bahwa perluasan kerja sama ke depan akan berfokus pada pengembangan infrastruktur keuangan, perluasan kemitraan antarbank sentral, serta pembentukan Renminbi (RMB) Clearing Bank di Indonesia. Fasilitas ini akan menjamin ketersediaan likuiditas mata uang lokal untuk aktivitas perdagangan dan investasi bilateral.
Langkah taktis ini diambil guna memastikan efisiensi proses kliring dan penyelesaian transaksi berjalan lebih cepat tanpa hambatan birokrasi internasional. “Kerja kerja sama keuangan akan memperkuat transaksi mata uang lokal antara Indonesia dan Tiongkok, mengembangkan infrastruktur keuangan, serta memperluas kerja sama antarbank sentral,” ujar Perry Warjiyo tegas, Kamis (11/6).
Peluncuran Pembayaran QR Lintas Batas
Selain infrastruktur perbankan, kedua negara juga resmi meluncurkan implementasi pembayaran QR lintas batas antara Indonesia dan Tiongkok untuk mempermudah transaksi ritel masyarakat. Kebijakan ini didukung penuh oleh perluasan kepesertaan Bank Mandiri sebagai partisipan langsung dalam Cross-border Interbank Payment System (CIPS).
Gubernur PBOC Pan Gongsheng menyatakan bahwa sebagai kekuatan ekonomi utama di kawasan, kedua negara memegang tanggung jawab besar untuk menjaga kemakmuran finansial bersama. Penguatan kerangka Local Currency Transaction (LCT) yang juga melibatkan Hong Kong ini diyakini akan menjadi pilar baru stabilitas ekonomi domestik masing-masing negara. ***
