nusantaramerdeka.id — Jaminan kesehatan rakyat berada dalam ancaman besar setelah BPJS Kesehatan dilaporkan mengalami defisit Rp2 triliun setiap bulan akibat ledakan klaim. Kegagalan validasi data kemiskinan dituding menjadi akar masalah yang mencekik keuangan negara dan mengorbankan hak berobat masyarakat bawah.
Sistem jaminan sosial nasional kini berada di ujung tanduk tanpa ada tindakan koreksi yang berani. Ketidakakuratan data Penerima Bantuan Iuran (PBI) membuat anggaran negara mengalir ke kantong yang salah.
Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago mengamuk dan menuntut evaluasi total terhadap karut-marut birokrasi pendataan ini. “Rakyat sudah membayar iuran dan menjalankan prinsip gotong royong, data penerima PBI harus benar-benar akurat,” tegas Irma dalam keterangan tertulisnya, Rabu (10/6/2026).
Penghapusan sepihak status kepesertaan warga miskin berbasis desil kesejahteraan dianggap sebagai langkah blunder yang fatal. Kebijakan administratif tersebut justru membunuh akses pengobatan bagi masyarakat rentan.
Ancaman Gagal Bayar Rumah Sakit
Ketimpangan antara iuran masuk dan biaya klaim harian telah menguras habis cadangan kas aman jaminan kesehatan nasional. Jika pembiaran ini terus berlanjut, seluruh sistem pelayanan kesehatan publik dipastikan lumpuh total.
Direktur BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito membongkar fakta mengerikan mengenai potensi kebangkrutan sistem pertanggungan ini di hadapan parlemen. “Kita akan gagal bayar di Juli 2027 bila tidak ada intervensi dukungan Bapak, Ibu, sekalian,” ujar Prihati di Senayan, Selasa (9/6/2026).
Saat ini pengeluaran bulanan lembaga jaminan sosial tersebut melonjak drastis hingga menyentuh angka Rp16,5 triliun. Ironisnya, pendapatan dari iuran peserta aktif hanya mampu mengumpulkan dana sebesar Rp14 triliun.
Rasio klaim yang menembus angka 108,72 persen menjadi sinyal darurat bagi ketahanan fiskal negara. Manajemen pengelolaan risiko wajib dirombak total demi keselamatan publik.
Sita Cukai Rokok Demi Rakyat Miskin
Parlemen mendesak pemerintah mengambil langkah radikal untuk menambal kebocoran masif ini dengan memanfaatkan dana eksternal. Alokasi sebagian penerimaan cukai hasil tembakau dinilai menjadi solusi paling realistis saat ini.
Dana dari industri kapitalis rokok harus dipaksa kembali untuk mendanai pengobatan penyakit katastropik masyarakat. Perlindungan hak hidup rakyat miskin tidak boleh kalah oleh urusan birokrasi. ***
