nusantaramerdeka.id — Pegiat media sosial Permadi Arya alias Abu Janda terlibat kericuhan hebat hingga berujung pengusiran saat menjadi narasumber dalam program Rakyat Bersuara di iNews TV, Selasa, 10 Maret 2026. Sosok yang dikenal kontroversial ini kedapatan mengamuk dan melontarkan kata-kata kasar di tengah diskusi mengenai konflik Amerika Serikat-Israel dan Iran yang melibatkan pakar hukum serta mantan diplomat.
Ketegangan memuncak saat Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari, memaparkan argumen mengenai utang sejarah Indonesia terhadap Palestina yang langsung dipotong secara agresif oleh Abu Janda. “Enggak ada utang sama bangsa Palestina, utang apaan bang? utang apaan bangsa kita ke Palestina? utang apaan bang! lo jangan ngaco!” teriak Abu Janda dengan nada tinggi di hadapan narasumber lain.
Diskusi Memanas dan Intimidasi Verbal
Suasana studio semakin tidak kondusif ketika Abu Janda mulai menggunakan kata-kata kasar yang dinilai tidak pantas dalam ruang publik. Feri Amsari kemudian mendesak Aiman Witjaksono selaku pemandu acara untuk mengambil tindakan tegas demi menjaga etika penyiaran nasional. “Saya ingatkan, ini ruang publik, dengan mengungkapkan kekasaran, bang Aiman, omongan seperti itu wajib hukumnya bagi Anda mengusir dia,” tegas Feri pada Selasa malam tersebut.
Menanggapi desakan tersebut, Abu Janda justru menantang dan menyatakan kesiapannya untuk meninggalkan forum secara sepihak sebelum benar-benar diminta keluar. Meski sempat membantah tuduhan netizen yang menyebutnya dibayar oleh pihak asing, sikap temperamentalnya di layar kaca memicu gelombang kritik pedas dari warganet yang menilai dirinya tidak layak diberikan panggung diskusi formal.
Rekam Jejak Kontroversi dan Jabatan Publik
Peristiwa pengusiran ini menambah daftar panjang kontroversi Permadi Arya yang tercatat sudah enam kali berurusan dengan pihak kepolisian terkait dugaan ujaran kebencian. Di sisi lain, publik juga menyoroti statusnya yang dikabarkan menjabat sebagai Komisaris di PT Jasamarga Toll Road Operation (JMTO) sejak April 2025 lalu.
Kombinasi antara jabatan strategis di anak perusahaan BUMN dengan perilaku kasar di media televisi kini menjadi sorotan tajam masyarakat. Banyak pihak menyayangkan sikap seorang pejabat publik yang gagal menunjukkan etika berkomunikasi, terutama dalam isu sensitif yang menyangkut kedaulatan bangsa dan hubungan internasional.***
